Menteri Susi Ungkap Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Perikanan

Kompas.com - 14/03/2017, 14:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu untuk membahas potensi pajak sektor perikanan di Jakarta, Selasa (14/3/2017). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu untuk membahas potensi pajak sektor perikanan di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari subsektor perikanan masih belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, modus pelaku usaha untuk menghindar dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan under value, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar.

"Berdasarkan temuan KKP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik mark down ukuran kapal dan alih muat (transhipment) yang merupakan modus tindak pidana di bidang perikanan," ujar Susi di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Mark down dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (underreported).

Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya mark down.

Alih muatan kapal ikan (transhipment) secara ilegal juga dilakukan mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya.

"Akibatnya, penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya," tutur Susi.

Saat ini, modus baru transhipment ilegal ditemukan di Bitung. Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia palsu untuk dapat mengawaki kapal pumpboat.

"Kapal yang dijuluki “armada semut” ini langsung mengalihmuatkan ikan yang ditangkap secara ilegal kepada kapal pengangkut di perbatasan Rl-Filipina," jelasnya.

Menindaklanjuti hai tersebut, Menteri Susi mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku. KKP akan memastikan kepatuhan pelaku usaha melalui pengetatan proses izin dan pengawasan kegiatan operasional kapal di lapangan.

Pelaku usaha juga diharuskan menyampaikan informasi yang benar dan valid dalam rangka penerimaan negara.

Lebih lanjut menurut Susi, selama ini sektor perikanan lebih menguntungkan oknum-oknum yang melakukan eksploitasi ikan, tanpa memberikan kontribusi kepada negara.

"Saya akan terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara antara lain melalui pertukaran data sektor perikanan, sinkronisasi program dan kebijakan, serta peningkatan koordinasi pengawasan kepatuhan," tandasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Whats New
Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Whats New
Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Whats New
Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

BrandzView
Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Whats New
Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Whats New
Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Whats New
Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Whats New
Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Whats New
Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Whats New
Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Whats New
Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Whats New
Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Whats New
Tanggapi Pembentukan Nusantara Life, Nasabah Jiwasraya: Kami Ingin Uang Kami Kembali

Tanggapi Pembentukan Nusantara Life, Nasabah Jiwasraya: Kami Ingin Uang Kami Kembali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X