Alarm Kenaikan Bunga Utang Luar Negeri bagi Swasta

Kompas.com - 19/03/2017, 12:35 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve dikhawatirkan bakal menaikkan biaya utang (cost of borrowing) luar negeri.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan dampak kenaikan bunga The Fed akan terasa hingga tiga tahun ke depan, khususnya ke bunga pinjaman dalam dollar AS. Untuk itu Agus mewanti-wanti agar masyarakat dan korporasi bersiap.

Apalagi setelah bulan ini The Fed memutuskan menaikkan suku bunga 25 basis poin, BI memproyeksikan masih ada kenaikan suku bunga dua kali lagi hingga akhir tahun ini.

Namun Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara yakin, meski cost of borrowing meningkat, korporasi sudah mempersiapkan diri dengan melakukan hedging. Apalagi BI telah mewajibkan korporasi mengimplementasikan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK) sepenuhnya.

Berdasarkan laporan ULN Indonesia per Januari 2017 yang dirilis BI pada Jumat (17/3/2017) kemarin, ULN Indonesia tercatat sebesar 320,3 miliar dollar AS, tumbuh 3,4 persen year on year (yoy). Utang publik tercatat 161,2 miliar dollar AS atau tumbuh 12,4 persen (yoy).

Sementara ULN swasta pada Januari 2017 tercatat 159 miliar dollar AS, kembali turun 4,3 persen (YoY). Penurunan ULN swasta telah terjadi sejak tahun 2015, terutama di sektor komoditas. Itu sejalan dengan turunnya harga sejumlah komoditas.

Menurut Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih, potensi kenaikan cost of borrowing menjadi disinsentif bagi korporasi menarik pinjaman luar negeri. Walau ada potensi pertumbuhan ekonomi domestik membaik tahun ini karena masih kuatnya permintaan rumah tangga, itu tak serta merta membuat perusahaan merealisasikan ekspansi bisnisnya.

"(Permintaan) direspon perusahaan dengan inventori, bukan ekspansi baru," kata Lana, Jumat (17/3).

Lana mencatat, utang korporasi yang tidak dicairkan sampai saat ini mencapai 30%. Artinya pelaku usaha masih mengurangi pinjaman dari perbankan. Walau korporasi bisa melakukan hedging ULN, namun biaya hedging dengan kenaikan suku bunga The Fed juga berpotensi menjadi lebih mahal.

Namun hedging mau tidak mau akan tetap dilakukan perusahaan. Sebab, biaya ULN yang tidak hedging juga akan lebih mahal.

Ia memperkirakan, ULN swasta ke depan masih akan tertahan karena faktor meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, dollar AS berpotensi menguat, dan masih adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed hingga akhir tahun. "Sampai enam bulan ke depan masih tertahan," katanya. (Adinda Ade Mustami)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber KONTAN


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
Survei Litbang 'Kompas': Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Survei Litbang "Kompas": Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.