Indonesia bersama G20 Berkomitmen Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan negara-negara anggota G20 lainnya memperkuat komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia dan memperkuat resiliensi ekonomi di lingkup nasional dan global.

Hal ini dikemukakan pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Baden-Baden, Jerman, pada 17 dan 18 Maret 2017 lalu.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Agus menyampaikan apresiasi atas komitmen G20 tersebut.

"Indonesia mendukung fokus Presidensi Jerman yang menekankan pada pentingnya implementasi komitmen negara G20 pada dokumen yang dikenal dengan Growth Strategy, khususnya yang terkait dengan komitmen reformasi struktural," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam pernyataan resminya, Senin (20/3/2017).

Terkait penguatan resiliensi, imbuh Tirta, Indonesia mendukung agenda Presidensi Jerman dalam penyusunan panduan resiliensi atau note of resiliency sebagai rujukan yang bersifat tidak mengikat bagi negara G20.

Panduan itu digunakan untuk memperkuat resiliensi ekonomi, di tengah meningkatnya ketidakpastian global terkait dengan arah kebijakan negara maju, risiko geopolitik, dan tren proteksionisme.

Upaya penguatan resiliensi itu juga didukung dengan penguatan Jaring Pengaman Keuangan Global (GFSN), dengan IMF (Dana Moneter Internasional) berperan utama, dan adanya kolaborasi antara Jaring Pengaman Keuangan Regional (Regional Financial Arrangement atau RFA) dan IMF.

"Dalam hal ini, Indonesia menyambut baik pengembangan instrumen bantuan likuiditas baru IMF serupa fasilitas swap, yang diperuntukkan bagi negara anggota dengan fundamental ekonomi baik. Indonesia berharap agar instrumen baru itu segera tersedia serta agar G20 mendukung IMF dalam finalisasi instrumen baru tersebut," ujar Tirta.

Indonesia juga mendukung pembahasan G20 tentang manajemen aliran modal (CFM). Meski Indonesia telah meliberalisasi aliran modal sejak 35 tahun lalu, aliran modal juga menimbulkan risiko terkait volatilitas aliran modal yang berlebihan.