Batasi Aktivitas Operasional, OJK Ingin BTN Perbaiki Proses Bisnis

Kompas.com - 22/03/2017, 16:24 WIB
Ilustrasi fraud Thinkstockphotos.comIlustrasi fraud
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan atas kasus pembobolan dana nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Untuk sementara waktu, regulator melarang seluruh kantor kas BTN melayani pembukaan semua jenis rekening baru. Pembukaan rekening baru tersebut mencakup tabungan, giro, maupun deposito.

Langkah tersebut diambil oleh OJK sejalan dengan kasus dugaan pembobolan dana nasabah melalui pemalsuan bilyet deposito.

Ketika dikonfirmasi Kompas,com pada Rabu (22/3/2017), Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Irwan Lubis membenarkan pembatasan aktivitas operasional BTN tersebut. Irwan menyebut, langkah ini diambil agar BTN dapat memperbaiki kinerja bisnis dan risikonya.

“Benar (ada pembatasan aktivitas operasional BTN). Agar bank memperbaiki proses bisnis, memperkuat pengendalian intern, dan menurunkan risiko operasional,” kata Irwan melalui pesan singkat.

Terkait jangka waktu pembatasan aktivitas operasional BTN, Irwan menyatakan pihaknya akan melakukan review alias tinjauan terhadap progres perbaikan yang dilakukan oleh perseroan. Sehingga, pembatasan itu masih terus terjadi.

“Akan ada review secara reguler terkait action plan perbaikan tadi,” jelas Irwan.

Adapun soal dana nasabah yang dibobol, Irwan mengaku pihak BTN yang lebih berwenang untuk menjelaskan. Akan tetapi, OJK memperoleh informasi bahwa pihak BTN sudah melakukan beberapa kali pertemuan soal itu.

Hingga berita ini ditayangkan, manajemen BTN belum memberikan penjelasannya. Namun, dalam keterangan resminya beberapa hari lalu, BTN menyatakan sudah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Hingga kini, laporan itu pun telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Corporate Secretary BTN Eko Waluyo menjelaskan, BTN akan tunduk dan patuh terhadap proses hukum yang berjalan.

“BTN juga tidak akan melindungi pihak manapun yang terkait dengan tindakan penipuan tersebut,” ungkap Eko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.