Pelaku "Fintech" Tagih Komitmen OJK Kembangkan Bisnis Penyaluran Pinjaman

Kompas.com - 22/03/2017, 22:43 WIB
Chairman dan Co-Founder Investree, Adrian Gunadi di Plaza Sentral, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pramdia Arhando JuliantoChairman dan Co-Founder Investree, Adrian Gunadi di Plaza Sentral, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku usaha layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmennya dalam membangun bisnis peer-to-peer lending. Bisnis ini adalah kegiatan pinjam meminjam uang melalui fintech.

Menurut Wakil Ketua Aftech Indonesia Adrian Gunadi, para pelaku fintech saat ini menunggu realisasi komitmen OJK pasca diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi lnformasi (LPMUBTl).

Aturan ini diterbitkan pada Desember 2016 Ialu. Sejak terbitnya aturan tersebut hingga kini belum terlihat perkembangan signifikan terkait jumlah perusahaan fintech yang mendapatkan izin usaha dari OJK.

Adrian menyebut pula, banyak perusahaan fintech yang kesulitan memperoleh informasi soal teknis pendaftaran peer-to-peer lending di OJK.

“Situasi ini menyulitkan para pelaku usaha dan berimbas pada kinerja perusahaan,” kata Adrian di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Padahal, imbuh Adrian, minat masyarakat terhadap layanan peer-to-peer lending yang disajikan fintech sangat besar. Hal ini terlihat dari tingginya ekspektasi masyarakat untuk dapat menggunakan layanan tersebut dari perusahaan fintech yang sudah mendaftar di OJK.

Oleh karena itu, Aftech Indonesia mengharapkan respon yang lebih serius dari OJK sebagai regulator agar mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif bagi pertumbuhan pasar.

Per Maret 2017, baru tercatat sebanyak 27 perusahaan fintech dengan skema peer-to-peer lending dan crowdfunding yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi badan usaha.

Dari jumlah itu, hampir seluruhnya hanya menerima tanda bukti terima dokumen pendaftaran, namun belum menerima surat keterangan telah mendaftar. Ini dianggap sebagai penghambat bagi proses pengajuan izin usaha selanjutnya.

"Perusahaan-perusahaan tersebut juga kini sedang berusaha memenuhi aturan minimum permodalan yang ditetapkan regulator, yakni Rp 2,5 miliar untuk mengajukan perizinan. Saat mendaftar, perusahaan diwajibkan memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar untuk perusahaan fintech yang berbadan hukum perseroan, maupun koperasi," ungkap Adrian.

Saat ini pertumbuhan industri fintech peer-to-peer lending tumbuh pesat. Aftech lndonesia mencatat sedikitnya 157 perusahaan rintisan fintech yang saat ini beroperasi aktif di Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai 18,64 miliar dollar AS, di mana 25 persennya bergerak di sektor pembiayaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.