Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Selandia Baru, Apple Tak Bayar Pajak Hampir 10 Tahun

Kompas.com - 24/03/2017, 14:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

WELLINGTON, KOMPAS.com - Raksasa teknologi Apple dikabarkan sedang berada di dalam pengawasan di Selandia Baru. Pasalnya, berdasarkan investigasi, Apple tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun padahal membukukan penjualan dengan nilai yang amat besar.

Mengutip BBC, Jumat (24/3/2017), investigasi yang dilakukan oleh harian The New Zealand Harald menemukan bahwa unit bisnis Apple malah membayar pajak sekitar 37 juta dollar Selandia Baru atau 26 juta dollar AS di Australia. Ini terjadi sejak tahun 2007.

Perusahaan induk Apple di Selandia Baru teregistrasi di Australia. Kedua negara pun memiliki perjanjian di mana pajak hanya dibayarkan pada satu yurisdiksi dan Apple menyatakan hal itu bersifat legal.

"Apple adalah pembayar pajak terbesar di dunia dan kami mengapresiasi dan menghornati peran pajak yang sangat penting dan diperlukan di dalam masyarakat," ujar Apple dalam pernyataannya.

Menurut pihak Apple, pihaknya mematuhi hukum dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di manapun.

Selain itu, Apple juga menyatakan bangga atas kontribusi pajaknya selama satu dekade terakhir di Selandia Baru.

Beberapa pengamat perpajakan menilai pajak Apple di Selandia Baru yang malah dibayar di Australia adalah hal yang tidak umum. Pasalnya, besaran pajak korporasi di Australia 30 persen lebih tinggi dari Selandia Baru.

"Benar-benar tidak umum bahwa mereka bisa tidak bayar pajak sama sekali di negara ini. Tampaknya departemen pajak mereka lebih inovatif ketimbang desainer produk mereka," kata Pemimpin Partai Hijau Selandia Baru James Shaw.

Shaw telah lama mengkritik Apple karena praktik perpajakannya. Adapun raksasa teknologi tersebut telah berada di dalam pengawasan karena praktik perpajakannya di seluruh dunia. 

Kompas TV Apple Berencana Buka 3 Pusat Inovasi di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com