KKP Komitmen Berantas Perbudakan Tenaga Kerja di Sektor Perikanan

Kompas.com - 27/03/2017, 14:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP Jakarta, Senin (27/3/2017). KOMPAS.com/ACHMAD FAUZIMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP Jakarta, Senin (27/3/2017).
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus komitmen untuk memberantas perbudakan dan perdagangan tenaga kerja Indonesia sektor kelautan dan perikanan.

Salah satunya, yakni dengan mengeluarkan peraturan-peraturan anti-perbudakan dan anti-perdagangan manusia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, saat ini masih banyak tenaga kerja perikanan asal Indonesia yang menjadi korban perbudakan dan perdagangan manusia.

Menurut dia, anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban perbudakan kapal-kapal asing jumlahnya ratusan ribu orang.

"Kalau kita membebaskan di China itu 1.000 orang. ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali, ratusan ribu," ujar Susi di Kantor KKP Jakarta, Senin (27/3/2017).

(Baca: Jadi Korban Perbudakan, 1.152 ABK Asing Sudah Dipulangkan )

Susi menuturkan, pihaknya telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan perbudakan ABK ini. Setidaknya tiga peraturan telah dikeluarkan.

Pertama, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan.

Kedua, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.

Ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sedifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Whats New
Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Whats New
Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Smartpreneur
Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Whats New
Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Work Smart
Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Rilis
IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

Earn Smart
Diterpa Sentimen 'Sell in May and Go Away', Apakah IHSG Masih Menarik?

Diterpa Sentimen "Sell in May and Go Away", Apakah IHSG Masih Menarik?

Earn Smart
Kewirausahaan untuk Semua

Kewirausahaan untuk Semua

Smartpreneur
Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Whats New
Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Whats New
Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.