Ada SOP Baru di Ditjen Pajak Setelah "Tax Amnesty", Seperti Apa?

Kompas.com - 28/03/2017, 19:00 WIB
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Wajib Pajak (WP) masih memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk memperbaiki catatan kewajiban perpajakannya lewat "tax amnesty".

Setelah program ini berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan memiliki standar operasional prosedur (SOP) baru terkait bisnis proses antara WP dan aparatur pajak atau fiskus.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, setiap petugas pajak nantinya tidak diperbolehkan bertemu WP di luar kantor.

Seluruh bisnis pemungutan pajak harus dilakukan oleh fiskus secara layak melalui bisnis proses dan etika pejabat publik.

“Tidak ada kepala kantor atau siapa saja, apakah staf pemeriksa atau AR (account representative) melakukan pertemuan dengan WP di luar jam kantor dan di luar kompleks kantor, atau di luar ruangan kantor yang sudah ditetapkan,” tegasnya saat pelantikan eselon III di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (27/30/2017).

Fiskus juga tidak boleh melakukan pemeriksaan berdasarkan angka-angka yang tidak jelas asal muasalnya, lanjut Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dalam melakukan pemeriksaan, fiskus harus memiliki data yang valid agar WP tidak merasa dihadapkan pada pemeriksaan yang sifatnya secara semena-mena atau tidak memiliki dasar yang jelas.

“Kepada WP, kami sampaikan bahwa kami akan melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten sehingga kita berharap mereka juga menghormati dengan tidak melakukan upaya-upaya, seperti melakukan penyogokan kepada petugas pajak,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa SOP baru ini akan efektif pada April 2017 setelah program tax amnesty rampung.

“SOP-nya akan sangat berbeda dari sekarang. Sekarang kami kalau periksa, kan pinjam buku, minta data ke WP, data kok minta, ya tidak dikasih,” katanya.

Berikutnya, dalam prosedur baru, fiskus tidak akan melakukan pemeriksaan jika tidak memiliki data. Barulah, selanjutnya WP dipanggil untuk menjelaskan data yang dimiliki oleh fiskus dan SPTnya.

“Lalu, pemeriksa dilarang sama sekali berhubungan atau dalam rangka pekerjaannya bertemu di luar kantor, jadi di kantor pajak nanti ada CCTV, ada rekaman, ada yang awasi juga,” ucapnya. (Ghina Ghaliya Quddus)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.