Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditjen Pajak: Tidak Ada Pengadaan Barang untuk "Smart" NPWP atau Kartu Indonesia Satu

Kompas.com - 29/03/2017, 19:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, program Kartu Indonesia Satu (Kartin1) tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab Ditjen Pajak tidak melakukan pengadaan barang atau jasa layaknya proyek-proyek di APBN.

(Baca: NPWP, SIM dan E-KTP dalam Satu Kartu Diluncurkan Akhir Pekan Ini)

"Enggak ada pengadaan kartunya," ujar Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Iwan Djuniardi di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menurut Iwan, masyarakat bisa mendapatkan Kartu Kartin1 di sejumlah bank atau instansi yang bekerja sama dengan Ditjen Pajak dalam program tersebut. Tentu dengan membayar kartunya.

Bahkan, nantinya kartu Kartin1 itu juga akan diupayakan dijual di mini market sehingga masyakarat dengan mudah mendapatkan kartu multi identitas tersebut.

Masyakarat tinggal datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk proses memasukan data NPWP ke dalam kartu tersebut.

Sementara untuk memasukan data identitas instansi lainnya, Ditjen Pajak akan menyediakan aplikasi atau website sehingga proses bisa dilakukan secara online.

Ditjen Pajak juga mengembangkan aplikasi secara internal dan siap memberikannya secara gratis aplikasi tersebut kapada bank atau instansi yang ikut program Kartin1.

Selain itu Ditjen Pajak juga hanya menyediakan logo Kartin1 sebagai tanda bahwa kartu tersebut bisa diisi dengan multi identitas.

Mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor SIM, bahkan Paspor sekalipun.

Konsep Kartu Kartin1 tutur Iwan mirip dengan konsep awal KTP elektronik yakni satu kartu untuk memuat multi identitas. Hanya saja ia menegaskan bahwa program yang digagas Ditjen Pajak itu tidak melibatkan anggaran APBN.

"Penyediaan kartunya oleh masyakarat sendiri. Tidak ada korupsi-korupsi di sana," kata Iwan.

Rencananya, peluncuran awal (soft launching) prototipe Kartu Kartin1 akan dilakukan pada Jumat, 31 Maret 2017. Sementara peluncuran resminya sendiri ditargetkan pada Juli 2017.

(Baca: Kartu NPWP Akan Bisa Jadi Kartu Kredit, BPJS, hingga SIM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com