Sejumlah Pihak Tanggapi Positif Kerja Sama GO-JEK dan Blue-Bird

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menanggapi positif kolaborasi antara GO-JEK dan Blue Bird.

Seperti diketahui, dua operator transportasi berbeda sistem itu baru saja meluncurkan satu format kerja sama bernama GO-BLUEBIRD pada Kamis (30/3/2017).

(Baca: Taksi BlueBird Gandeng GO-JEK luncurkan GO-BLUEBIRD)

"Ini positif. Sudah saatnya bergabung agar terhindar dari minimnya konsumen karena banyak yang beralih ke angkutan online," kata Tulus melalui keterangan pers Jumat (31/3/2017).

Dia memberikan saran agar operator transportasi lainnya juga sudah saatnya berkolaborasi.

"Dengan begitu maka pelayanan menjadi lebih mudah dan nyaman," lanjutnya.

Anggota Dewan Kehormatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen W Tangkudung menambahkan bahwa kolaborasi antara GO-JEK dan Blue Bird merupakan hal yang baik.

"Kerja sama tersebut mencerminkan adanya kesamaan tujuan," ujarnya.

(Baca: Kerja Sama GO-JEK dan Blue Bird Ciptakan Iklim Bisnis yang Kondusif)

Sementara akademisi dan praktisi bisnis Rhenald Kasali menilai kerja sama GO-JEK dan Blue Bird merupakan sebuah langkah maju.

"Pepatah mengatakan "if you cannot beat them, joint them." Di situ ada peran melengkapi sekaligus bangun new platform," kata dia.

Menurut dia, platformnya GO-JEK adalah sharing economy, sedangkan Blue Bird adalah owning economy. Lebih bagus lagi, bila Blue Bird mengubah platformnya, sehingga bisa mendisrup industri ini dan memberikan lebih besar value ke network dan customernya.

"Kalau sekarang, Blue Bird baru masuk tahap online-isasi dan harga akan drop. Bila platformnya sama dengan yang lama, cost structure akan menggerus EBITDA begitu kita menghitung Net Earning-nya," urai Rhenald.

Kunci PM 32/2016 di Tangan Pemda

Menurut Tulus, diterapkannya regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek merupakan hal penting.

Regulasi tersebut menjaga keseimbangan agar tidak ada yang merasa dirugikan, sebab memang diperlukan peraturan yang memayungi usaha taksi online.

Sementara Ellen memberikan catatan terkait kerja sama tersebut serta pelaksanaan PM 32/2016. Menurut dia, koordinasi antara pemerintah dan daerah harus lebih intens.

"Dalam hal ini pemerintah pusat jangan lepas tangan, Pemda harus dikawal," kata Ellen.

Sedangkan Rhenald Kasali mengatakan bahwa kuncinya penerapan PM 32/2016 ada di tangan Pemda, yakni bagaimana mereka bisa mendengar dan memahami perubahan pasar.

Pemda juga harus paham bahwa sebagian besar pemain lama berada dalam ancaman disrupsi, tetapi bukan berarti harus menghalangi pembaharuan.

"Mereka harus bersama-sama mendisrupsi diri karena pemerintah sudah mengakui keberadaan dunia online dan menjadi sektor usaha yang resmi," tegasnya.

(Baca: Blue Bird Nilai PM 32 Tahun 2016 Beri Kepastian Hukum Taksi "Online")

Dengan demikian,
pekerjaan rumah Pemda adalah bagaimana menjaga komunitas baru ini agar jangan oversuplai lagi, seperti halnya angkot saat pemerintah membuka pasar sepeda motor.