Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Gandeng BSN untuk Atur Sertifikasi Perikanan Budidaya

Kompas.com - 03/04/2017, 14:30 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mengatur sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi hasil perikanan budidaya.

Kerja sama itu tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dengan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

Slamet Soebjakto mengatakan, adanya SNI memberikan manfaat dalam meningkatkan daya saing di pasar global, untuk keamanan pangan, serta menjamin keberlanjutan usaha di bidang perikanan budidaya. 

"Persaingan dengan negara produsen perikanan budidaya mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan produksi ikan budidaya dengan memperhatikan persyaratan pembeli. Hal ini harus menjadi perhatian agar keberterimaan produk perikanan budidaya di pasar lokal, regional dan internasional dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan," ujar Slamet dalam keterangan resmi, Senin (3/4/2017).

Slamet menuturkan, direncanakan tahun ini pihaknya mewajibkan SNI bagi benih dan pakan perikanan budidaya. Selain itu, nantinya berbagai jenis sertifikasi bidang perikanan budidaya akan diintegrasikan menjadi satu sertifikasi yakni IndoGAP  (Indonesian Good Aquaculture Practices).

"IndoGAP merupakan suatu bentuk sertifikasi dan SNI yang dikenal dan akan menjadi trademark Indonesia?," tuturnya.

IndoGAP adalah persyaratan kegiatan budidaya ikan yang menjamin keamanan pangan, mutu produk perikanan budidaya secara kontinyu, serta keberlanjutan kegiatan usaha perikanan budidaya yang ramah lingkungan.

Manfaat dari IndoGAP tidak hanya sebagai standar produk perikanan budidaya yang beredar di Indonesia tetapi merupakan persyaratan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia dipasar lokal, regional maupun global. 

"Peran BSN dan KAN dalam memperkuat perikanan budidaya di Indonesia sangat dirasakan. Selama ini pendampingan penyusunan standar telah diberikan BSN sehingga dalam setiap tahapan telah menghasilkan SNI perikanan budidaya yang sesuai dengan standar, serta prinsip internasional, dan aturan serta kepentingan nasional," tandasnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+