Keputusan Penggabungan Badan Karantina di Tangan Presiden

Kompas.com - 03/04/2017, 21:49 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya memahami pandangan Komisi IV DPR untuk menggabungkan kembali Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina lkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi perkarantinaan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mentan saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IV terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjadi Undang-Undang penganti UU No 16 Tahun 1992 tentang karantina.

"Namun demikian sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa kewenangan pembentukan kelembagaan pemerintah merupakan kewenangan Presiden, maka pengintegrasian kelembagaan tersebut (karantina) kami serahkan kepada Bapak Presiden," ujar Amran di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/4/2017).

Amran juga menegaskan, pihaknya perlu melakukan kajian bersama dengan kementerian terkait, karena pada saat ini badan karantina dimiliki oleh beberapa kementerian yang berbeda. Kementerian tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kemudian hasil kajian tersebut akan diserahkan kepada Presiden sebagai pertimbangan apakah Badan Karantina tetap pada kementerian teknis atau digabungkan menjadi Lembaga Karantina Nasional.

Rapat kerja Kementan dan Komisi IV DPR juga menghasilkan beberapa kesimpulan lain di antaranya, Komisi IV DPR dan pemerintah bersepakat untuk melanjutkan Pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Selain itu, Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk membuat kajian mengenai pembentukan Badan Nasional Karantina yang meliputi kebutuhan pegawai, anggaran, serta prasarana dan sarana perkarantinaan.

"Komisi IV DPR berpendirian bahwa harus dibentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) atau Badan Nasional Karantina yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden," jelas Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Terakhir, Komisi IV DPR meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan konsultasi dengan Presiden dan mengambil keputusan tentang penggabungan Iembaga karantina paling lama empat bulan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Srikandi BUMN Apresiasi Posko Kesehatan Pertamina di Cianjur

Srikandi BUMN Apresiasi Posko Kesehatan Pertamina di Cianjur

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Ekonomi Global, Harga Minyak Dunia Anjlok 4 Persen di Bawah 80 Dollar AS Per Barrel

Dibayangi Kekhawatiran Ekonomi Global, Harga Minyak Dunia Anjlok 4 Persen di Bawah 80 Dollar AS Per Barrel

Whats New
Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Whats New
Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Whats New
Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Whats New
Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Whats New
Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Whats New
Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Whats New
[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

Whats New
Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Earn Smart
Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Spend Smart
Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Work Smart
Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Whats New
Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.