Bentuk "Holding" BUMDes, Bulog Anggarkan Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menganggarkan Rp 10 miliar untuk membentuk holding Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu PT Mitra BUMDes Nusantara bersama dengan Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perum Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo).

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, pembentukan holding BUMDes merupakan keinginan pemerintah dalam melakukan pemerataan ekonomi di daerah.

"Ini dari keinginan pemerintah, berawal dari ekonomi yang bekeadilan, saat ini kan timpang antara desa dan kota," ujar Djarot di Kantor Bulog, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Djarot menambahkan, pembentukan holding BUMDes nantinya tidak akan mematikan perekonomian di desa, melainkan memperkuat struktur, manajemen, dan tata kelola BUMDes secara profesional dengan melibatkan BUMN Bulog.

"Di desa itu punya potensi, katakanlah jagung, dan PT Mitra BUMDes Nusantara tidak akan ikut menanam jagung, tetapi fungsi PT Mitra BUMDes Nusantara akan membangun dan menyiapkan infrastuktur pasca panen dan sekaligus menjual hasil panen yang ada," jelasnya.

Selain itu, menurut Djarot pembentukan holding BUMDes merupakan arahan dari Menteri BUMN dan Menteri Desa, dimana holding BUMDes akan menjadi program sinergi antara BUMN dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo mengatakan, pembentukan holding BUMDes sebagai jalan untuk menjaga kinerja dan tata kelola BUMDes semakin baik.

“Kenapa ada holding? Untuk moral hazard juga sebenarnya. Saya tidak mau BUMDes yang sudah besar lalu kemudian ada kecenderungan pengelolaan dilakukan kroni oknum pengelola, karenanya ini sebagai bentuk antisipasi,” jelas Eko. Dari data Kemendesa PDTT saat ini ada 14.000 BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia, ditargetkan pada tahun pertama sebanyak 14.000 BUMDes bisa menjadi bagian dari holding BUMDes.