JAKARTA, KOMPAS.com - Memang tidak seluruh eselon I kementerian/lembaga mendapatkan jatah komisaris. Namun khusus untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, bisa dipastikan para pejabatnya di eselon I kebagian posisi komisaris.
Di Kementerian Keuangan, hampir seluruh Eselon I-nya menduduki posisi komisaris di BUMN, kecuali Dirjen Pajak dan staf ahli menteri yang terkait dengan perpajakan. Rangkap jabatan ini dilakukan dengan alasan perlunya wakil pemerintah di perusahaan-perusahaan pelat merah.
(Baca: Dapat Jabatan Komisaris BUMN, Mau?)
Tak tanggung-tanggung, para pejabat eselon I dan staf ahli di Kemenkeu menduduki komisaris di BUMN-BUMN yang mentereng, seperti sektor energi, keuangan serta perusahaan papan atas lainnya.
Perusahaan-perusahaan tersebut dipastikan memberikan remunerasi yang sangat baik bagi seluruh komisarisnya. Gaji, tunjangan, hingga bonus yang diberikan termasuk yang menggiurkan.
Kementerian BUMN
Selain Kementerian Keuangan, pejabat eselon yang pasti mendapat jatah komisaris adalah Kementerian BUMN. Sama seperti Kementerian Keuangan, para pejabat eselon I di Kementerian BUMN juga menduduki posisi di BUMN kelas atas.
Menariknya, jabatan komisaris di Kementerian BUMN tak hanya dimonopoli oleh pejabat eselon I. Di bawahnya, seluruh pejabat eselon II, III, hingga IV juga telah mendapatkan posisi tersebut.
Bedanya, jika eselon I dapat posisi komisaris di BUMN besar, eselon di II, III dan IV Kementerian BUMN mendapatkan jatah komisaris di perusahaan kelas menengah maupun di anak usaha.
Untuk pejabat yang relatif muda, mereka masih harus “berjuang” dengan menduduki komisaris di BUMN kelas menengah dan kecil. Bahkan di antaranya masih tergolong startups. Semakin senior, perusahaan yang diawasi makin besar dengan tunjangan yang tentunya lebih baik.
Eselon I hingga IV di Kementerian BUMN dapat jatah komisaris bukannya tanpa alasan. Hal ini karena pejabat di lingkungan kementerian ini menjalankan fungsi pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Dan, menjadi komisaris merupakan sebuah keniscayaan.
Sistem “kaderisasi” untuk menjadi komisaris juga dijalankan oleh Kementerian BUMN. Bagi PNS yang masih di posisi staf, mereka mendapatkan tugas-tugas terkait dengan kegiatan komisaris, seperti menjadi sekretaris dewan komisaris di berbagai BUMN.
Kementerian Teknis
Di luar Kementerian Keuangan dan BUMN, beberapa pejabat eselon I serta staf khusus di kementerian teknis juga mendapatkan jatah komisaris.
Kementerian teknis merupakan kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengaturan di lingkup tertentu, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan sebagainya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
