Ini Sanksi untuk Penyelengara "Job Fair" yang Pungut Biaya dari Pencari Kerja

Kompas.com - 09/04/2017, 16:31 WIB
Para peserta antusias mengikuti job fair yang diadakan di gedung Function Hall, kampus Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Rabu (19/3/2014). KOMPAS.com/YOHANES DEBRITO NEONNUBPara peserta antusias mengikuti job fair yang diadakan di gedung Function Hall, kampus Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Rabu (19/3/2014).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah menyiapkan sanksi bagi penyelenggara bursa pemeran kerja atau job fair yang ketahuan memungut biaya dari pencari kerja.

Sanksi itu tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

"Penyelenggara job fair dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pencari kerja," Kepala Biro Hubungan Masyakarat Kemenaker Sahat Sinurat kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (9/4/2017).

Sanksi kepada penyelenggara job fair nakal terdiri dari tiga tahap. Pertama yakni pemberian surat peringatan mulai dari Direktorat Jenderal Kemenaker, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Dalam masa sanksi administrasi itu, penyelengara job fair diminta untuk memenuhi sejumlah kewajiban yang diberikan oleh Kemenaker.

Kedua, bila sejumlah kewajiban, Kemenaker akan memberhentikan kegiatan penyelenggara job fair mulai dari pemberhentian sementara, sebagain, bahkan seluruh kegiatan.

Ketiga sanksi tegas akan langsung diberikan bila penyelenggara job fair tetap nakal. Sanksi tersebut yakni pencabutan izin usaha atau pencabutan tanda daftar.

Larangan memungut biaya dari pencari kerja sesuai dengan Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 88 tahun 2002 yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja.

Di dalam Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 ucap Sahat, menyatakan dengan tegas bahwa kerja sama lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja swasta tidak bertujuan mencari laba.

Selain itu, larangan penyelanggara job fair memungut biaya dari pencari kerja juga sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama terkait Bab Penempatan Tenaga Kerja.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X