Jonan: PLN Lamban Mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut bahwa PT PLN (Persero) lamban dalam mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) periode 2017 hingga 2026.

Padahal, RUPTL harusnya menjadi panduan untuk penyediaan listrik dalam jangka waktu tertentu.

"PLN ini yang agak lama. Parafnya lama, karena menunggu bisikan temannya. Ini yang saya enggak suka," kata Jonan di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Akibat dari lambannya PLN menandatangani RUPTL, pengesahaan RUPTL yang seharusnya rampung setiap akhir tahun menjadi molor, dan sejumlah rencana pemerintah terkait kelistrikan menjadi terhambat.

"Saya tau bahwa tahun lalu RUPTL tahunan disahkan sekitar pertengahan tahun. Sekarang coba dipercepat dalam bulan Maret. Kalau bapak ibu tanya saya, sampai ke saya diskusinya sudah Desember selesai. Ini PLN yang agak lama," tutur Jonan.

Untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengesahaan RUPTL, Jonan meminta PLN untuk RUPTL disahkan pada awal tahun. Agar kinerja PLN sebagai perusahaan pelat merah ini juga tidak terganggu.

"Tahun depan kalau ada perubahan saya ingin RUPTL sudah disahkan akhir Januari. Sehingga proses bisnis yang dilakukan PLN sebagai operator dan para mitra di daerah bisa lebih cepat," ucap Jonan.