Ini Cara Pemerintah Berantas Peredaran Ponsel Ilegal

Kompas.com - 11/04/2017, 19:37 WIB
Ilustrasi penggunaan ponsel pintar ThinkstockIlustrasi penggunaan ponsel pintar
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal terus ditekan oleh pemerintah. Hal itu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri, serta untuk menghindari kerugian negara dari penggelapan pajak ponsel.

Dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menjajaki kerja sama dengan Qualcomm Inc yang merupakan perusahaan prosesor global asal Amerika Serikat (AS).

(Baca: Berantas Ponsel Ilegal, Kemenperin dan Qualcomm Akan Pantau Proses Impor)

Dengan kerja sama tersebut peredaran ponsel ilegal dapat ditekan melalui integrasi nomor International Mobile Station Equipment (IMEI) di dalam perangkat ponsel. Nomor IMEI berlaku layaknya nomor identitas sebuah ponsel.

Nomor ini bersifat unik dan selalu disertakan pada ponsel. Operator telekomunikasi biasanya memakai IMEI untuk mengidentifikasi ponsel yang mengakses jaringannya.

"Qualcomm bekerja sama dengan Kemenperin, karena data IMEI seluruh handphone (di Indonesia) ada di Kemenperin, sehingga dengan analisa data ini penggelapan pajak bisa dihindari," ujar Menperin di Kantor Kemenperin Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Kemudian, dalam menekan peredaran ponsel ilegal, Kemenperin juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telekomunikasi. Dengan itu nantinya ponsel ilegal tidak bisa digunakan di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini (IMEI) yang mau diintergrasikan oleh Kemenperin dengan operator telepon, sama seperti mobil kalau mobil tidak ada STNK tidak bisa jalan. Nah ini kami harapkan juga begitu kalau IMEI-nya tidak dikenal di operator, itu (handphone) enggak boleh dikasih jalan, kalau dikasih jalan negara akan rugi karena pajaknya nggak dapat," ungkapnya.

Menurut Menperin, ponsel ilegal yang beredar di Indonesia berpotensi menghilangkan pendapatan negara sebesar 20 persen karena tidak ada pajak yang dipungut.

"Jadi ini adalah untuk menghindari dari pada penyeludupan (ponsel ilegal)," tegas Menperin.

Kemenperin mencatat, nilai impor ponsel pada 2015 sekitar 2,2 miliar dollar AS dengan jumlah 37,1 juta unit ponsel, menurun menjadi 773,8 juta dollar AS dengan jumlah 18,4 juta unit.

Sedangkan, untuk jumlah produksi ponsel di dalam negeri sebesar 24,8 juta unit pada 2015, naik menjadi 25 juta unit pada 2016.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X