Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tudingan Parlemen Uni Eropa Soal CPO yang Bikin Pemerintah Panas

Kompas.com - 11/04/2017, 19:43 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah langsung bereaksi keras atas keputusan Parlemen Uni Eropa mengeluarkannya resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis sawit.

Lantas apa sebenarnya pertimbangan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit?

Berdasarkan dokumen laporan Parlemen Uni Eropa berjudul On Palm Oil and Deforestation of Rainforests, ada dua alasan besar keluarnya resolusi sawit.

1. Pengurangan Hutan (Deforestasi)

Parlemen Uni Eropa menuding berkurangnya hutan (deforestasi) global disebabkan oleh peningkatan produksi dan konsumsi komoditi pertanian salah satunya yakni kepala sawit. Hal itu dinilai sebagai pemicu pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Dokumen Parlemen Uni Eropa juga menyebutkan, kebakaran lahan di Indonesia biasanya hasil dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Sekitar 52 persen dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 tulis dokumen itu, terjadi di lahan gambut yang kaya karbon. Akibatnya, 69 juta orang menghirup polusi udara yang tidak sehat.

"Ini mengubah negara itu (Indonesia) menjadi salah satu kontributor terbesar pemanasan global di Bumi," seperti dikutip dari laporan tersebut, Selasa (11/4/2017).

Menurut Parlemen Uni Eropa, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan membakar hutan berdampak besar kepada deforestasi, erosi tanah, polusi air, dan hilangnya keseluruhan keanekaragaman hayati.

Selain itu menyebabkan hilangnya banyak ekosistem yang berdampak besar pada iklim, konservasi sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan global untuk generasi sekarang dan mendatang.

Hal itu dinilai tidak sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan Uni Eropa, salah satunya yakni meningkatkan pembentukan hutan (aforestasi) dan perbaikan hutan (reforestasi) di seluruh dunia.

2. Pelanggaran HAM

Parlemen Uni Eropa menuding pendirian dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit di banyak negara terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Tudingan itu diklaim atas dasar beberapa penyelidikan. Pelanggaran HAM yang tercantum di laporan Parlemen Uni Eropa yakni penggusuran paksa, kekerasan bersenjata, penjeratan utang, dan diskriminasi terhadap masyarakat adat.

Bahkan Parlemen Uni Eropa menyebutkan mendapatkan laporan adanya ekploitasi pekerja anak di perkebunan kelapa sawit. Selain itu terjadi banyak konflik lahan antara masyarakat lokal dan adat dan pemegang konsesi kelapa sawit.

"Ada laporan yang sangat mengkhawatirkan, sebagian besar dari produksi minyak sawit global melanggar hak asasi manusia dan standar sosial," begitu isi dokumen tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com