Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kredit Bermasalah Sektor Konstruksi Dekati 5 Persen

Kompas.com - 13/04/2017, 09:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ambisi pemerintah di bidang infrastruktur terus mendongkrak permintaan kredit sektor konstruksi.

Tapi, permintaan kredit nan tinggi dibayangi risiko kenaikan kredit bermasalah atau non perfomring loan (NPL). Pelunasan proyek konstruksi swasta yang tersendat disinyalir menjadi salah satu faktor kenaikan NPL.

Dody Arifianto, Kepala Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan, rasio NPL sektor konstruksi sampai akhir 2017 mencapai 4,2 persen-4,6 persen.

Prediksi ini lebih tinggi dari posisi akhir 2016 sebesar 3,86 persen. "Proses perbaikan kredit macet konstruksi belum bisa optimal sehingga masih tetap tinggi," ujar Dody kepada Kontan, Rabu (12/4/2017).

Sebagai gambaran, per akhir Januari 2017, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan NPL sektor konstruksi bertengger di level 4,51 persen, hampir menyentuh batas atas yang ditetapkan regulator di level 5 persen.

Menurut Dody, kontraktor pelat merah (BUMN) besar yang sumber pendanaannya dari anggaran pemerintah mempunyai risiko cukup rendah. Namun, kontraktor swasta memiliki risiko tinggi.

Menurut Dody, mitigasi risiko kredit konstruksi bisa dilakukan dengan skema sindikasi kredit dan meningkatkan proses monitoring penyaluran kredit.

Sebagai salah satu bank pemain kredit konstruksi, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) justru mampu menekan NPL. Di akhir Maret 2017, NPL kredit konstruksi BNI sebesar 1,5 persen, turun dari 3 persen di Maret 2016.

Tapi, NPL turun karena penyaluran kredit melompat 101% menjadi Rp 12,09 triliun secara tahunan. Bob T Ananta, Direktur Perencanaan dan Operasional BNI mengatakan, pihaknya selektif dalam menyalurkan kredit.

Parwati Surjaudaja, Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk, mengatakan, NPL sektor konstruksi masih relatif stabil di kisaran 1 persen. Parwati menyatakan, NPL masih bisa dikendalikan karena porsi kredit di sektor ini terbilang minim dari total portofolio kredit OCBC NISP.

Faktor lain, kontraktor swasta yang menjadi debitur OCBC NISP memiliki kinerja yang stabil. (Galvan Yudistira)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KONTAN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com