Jonan: Program SPBU Wajib Sediakan BBG Akan Diterapkan Bertahap

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menyediakan satu dispenser khusus bahan bakar gas (BBG). Namun penerapan kewajiban ini akan dilakukan secara bertahap.

"Ini akan gradual. Misalnya, DKI dalam waktu enam bulan, Jabodetabek sembilan bulan, Jawa Barat 12 bulan, Jawa Bali 12 bulan, Sumatera 16 bulan. Ini lagi didaftar semua. Akhirnya semua SPBU akan punya satu nozzel BBG," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan, di Jakarta, Kamis (13/4/2017).

(Baca: SPBU akan Diwajibkan Sediakan BBG)

Kebijakan untuk mendorong pemanfaatan gas bumi tersebut akan diprioritaskan awalnya di wilayah DKI Jakarta.

Jonan mengatakan, kewajiban SPBU menyediakan dispenser BBG tidak hanya berlaku untuk Pertamina ataupun distributor swasta, melainkan juga pengusaha SPBU asing.

"Nanti harga gasnya berapa akan dihitung lagi," kata mantan Menteri Perhubungan itu.

Menurut Jonan, mestinya harga BBG lebih rendah dibandingkan harga bensin. Jonan menilai, kebijakan ini perlu dikeluarkan agar pemanfaatan gas bumi lebih akseleratif.

"Pemerintah sudah berusaha bertahun-tahun meningkatkan jumlah SPBG. Tetapi enggak berhasil. Faktanya juga enggak banyak. Kalau dihitung seIndonesia enggak ada 200," ungkapnya.

(Baca: Konsumsi BBG Indonesia Hanya 1 Persen dari BBM)