Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negeri Bahari dan Optimalisasi Koperasi Nelayan

Kompas.com - 16/04/2017, 11:46 WIB

                                          Oleh : May Kurniawan Sanjaya  

Kondisi geografis Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki lautan sangat luas merupakan hal yang patut disyukuri. Seperti diketahui bersama wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan.

Hal tersebut merupakan potensi tersendiri yang dimiliki Indonesia sebagai Negara maritim khususnya dalam bidang perekonomian. Selain wilayah laut yang luas, potensi lainnya yakni memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, terumbu karang yang sangat indah dan beragam yang masuk dalam wilayah segitiga terumbu karang dunia, serta beragam kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Potensi bidang kelautan dan perikanan yang ada tersebut bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Harapannya, nelayan-nelayan hidup sejahtera dan daerah pesisir-pesisir kita maju.

Pemanfaatan potensi tersebut tentu sangat berkaitan dengan pelaku aktivitas ekonomi yang tak lain dan tak bukan adalah para nelayan. Karena itu, nelayan sebagai pelaku ekonomi sudah semestinya mendapat perlindungan dari Negara.

Dalam praktik ekonomi saat ini, para nelayan seringkali masih diposisikan sebagai objek dari model bisnis ekonomi kapitalisme yang dijalankan. Hal tersebut tentu sangat merugikan para nelayan khususnya berkaitan dengan kesejahteraan mereka.

Presiden Joko Widodo selalu menggelorakan visi Indonesia sebagai poros martim dunia. Karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang melindungi para nelayan sehingga dapat mendapat akses dalam persaingan di pasar secara penuh.

Sistem ekonomi yang demikian dapat direalisasikan dalam bentuk koperasi nelayan. Koperasi merupakan bentuk sistem ekonomi gotong royong yang menekankan pada pemerataan kerja dan pembagian hasil sehingga akan meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi.

Sistem koperasi sebagai bentuk realisasi UUD 1945 Asli yang terkandung dalam pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa ‘’Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’’.

Optimalisasi koperasi berdasarkan asas kekeluargaan tersebut sangat dibutuhkan dan perlu dukungan penuh dari pemerintah. Adapun koperasi nelayan ini sangat berguna sebagai ‘’rumah berteduh’’ dari kencangnya angin kapitalisme perkonomian.

Di lain pihak koperasi nelayan dapat mengakomodasi aktifitas ekonomi nelayan untuk dapat menjadi tuan di lautan sendiri.

Pendirian koperasi ini pun sejalan dengan agenda untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang selalu digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.

Maka koperasi nelayan harus di mendapat dukungan penuh dari Negara untuk memperkuat sendi perekonomian masyarakat di pesisir.

Seiring berkembangnya teknologi dan persaingan global diharapkan koperasi nelayan dapat memberikan dukungan logistik secara komprehensif kepada sumber daya manusia dengan berbasis teknologi dalam bidang peralatan, industrialisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Dengan demikian optimalisasi koperasi nelayan yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dapat mewujudkan efektifitas perekonomian maritim nusantara sehingga Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia dengan kondisi nelayannya yang mandiri dan sejahtera.

Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa ketika Indonesia sudah merdeka, maka untuk cakupan yang lebih luas, Bung Karno mengenalkan konsep berdikari yakni berdiri di atas kaki sendiri.

Ia menghendaki Indonesia bisa berdikari di bidang ekonomi tanpa bergantung dengan negara lain. Namun perlu diingat juga, “tidak bergantung” bukan berarti “tidak bekerja sama” dengan pihak lain.

dok pribadi May Kurniawan Sanjaya
Penulis merupakan Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Depok dan Anggota Koperasi Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com