DP Rumah Nol Rupiah yang Bikin Kita Pengin Pindah KTP Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com – Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang panas dan tegang mendadak menjadi lucu di media sosial dua hari terakhir setelah hasil hitung cepat berbagai lembaga survei mengunggulkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan – Sandiaga S Uno atas petahana Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat.

Baik massa pendukung maupun yang tak mendukung kompak  bersama-sama menagih janji Anies-Sandi, paling utamanya yakni janji program warga DKI punya rumah dengan uang muka atau down payment (DP) rumah nol rupiah, DP rumah nol persen, apapun lah namanya.

Di beranda media sosial saya, mungkin juga di beranda pembaca, banyak sekali berseliweran unggahan bernada, “Pindah KTP Jakarta ah..”

Tentu saja ini hanyalah salah satu lelucon. Karena tak bisa dimungkiri kebutuhan akan papan memang krusial. Namun saat ini harga rumah sedemikian tinggi, sehingga kebutuhan akan rumah menjadi susah untuk didapatkan.

Sebagai ilustrasinya bagaimana susahnya mendapatkan rumah di Jakarta, mungkin pembaca pernah membaca mengenai Sulitnya Generasi Milenial Punya Rumah...

Kembali ke program Anies-Sandi, sejauh ini konsep DP nol rupiah yang disampaikan selama masa kampanye baru sebatas gambaran umum.

Persepsi Anies-Sandi mengenai hunian apa yang cocok dalam program DP rumah nol rupiah juga berubah-ubah. Misalnya mengenai bentuk hunian yang tadinya rumah tapak kemudian menjadi rumah susun, atau vertical housing.

Terkait program ini, otoritas moneter Bank Indonesia (BI) sudah sejak awal menegaskan bahwa pembiayaan atau penyaluran kredit untuk perumahan harus mengikuti aturan rasio loan to value (LTV) dan rasio financing to value (FTV), yang termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.

(Baca: Muncul Wacanakan Program DP Rumah 0 Persen, Ini Tanggapan BI)

Pelonggaran LTV juga sudah membuat uang muka yang harus disetor untuk pengajuan kredit pembiayaan rumah menjadi lebih murah yaitu 15 persen untuk rumah pertama, 20 persen untuk rumah kedua, dan 25 persen untuk rumah ketiga.

(Baca: Mau Beli Rumah? "Down Payment" KPR Kini Hanya 15 Persen)

Namun belakangan, BI menyampaikan, program DP nol rupiah bisa saja dilakukan asalkan ada jaminan dari pemerintah.

Kamis (20/4/2017) kemarin, Wakil Gubernur terpilih versi hitung cepat Sandiaga Uno menyampaikan pemerintah provinsi akan menyiapkan Rp 2,5 triliun di tahun pertama untuk menjalankan program ini.

Sejauh ini terpantau baru Lippo Group yang terang-terangan siap berpartisipasi dalam program DP rumah nol rupiah.

Direktur Lippo Group John Riady, mengungkapkan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP rumah nol persen. Namun saat ini mereka belum membahas detil kerja sama.

“Kemarin baru terpilih, jadi belum ada komunikasi secara khusus untuk ini. Mungkin nanti hari ke depan silaturahmi memberi selamat, dan minta masukan di mana yang bisa kerja sama,” kata John.

(Baca: Bos Lippo Group Siap Realisasikan Program DP Rumah 0 Persen)

Sejumlah bankir yang dimintai komentar rata-rata masih belum ambil sikap, karena belum jelas bagaimana dan seperti apa program ini nantinya.

Kompas.com (KCM) pun mencoba menghubungi ‘dapur’ Anies-Sandi tempat program DP rumah nol rupiah ini digodok, agar masyarakat yang ingin ber-KTP DKI menjadi jelas seperti apa program yang diusung Anies-Sandi ini.

Berikut wawancara singkat Kompas.com dengan Adhamaski Pangeran (Adham), ketua kajian perkotaan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, serta anggota tim dewan pakar Anies-Sandi mengenai program DP rumah nol rupiah.

KCM: Apa dan seperti apa skema pembiayaan, jenis hunian, lokasi, spesifikasi, dan kriteria sasaran program?

Adham: Saat ini, (bahan) yang terbaru sedang saya susun. Terutama tentang bagaimana membuat (program) itu benar-benar bekerja.

KCM: Spesifikasi huniannya seperti apa? Siapa kriteria sasaran program?

Adham: Seperti FLPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebetulnya kan semua awalnya (ide) dari sana.

Kenapa rumahnya berharga Rp 350 juta? Karena peraturan rumah susun subsidi dari Kementerian PUPR di Jakarta ya maksimah harganya Rp 350 juta.

Kenapa gaji maksimal Rp 7 juta? Karena syarat dapat rumah susun subsidi FLPP ya gaji maksimal Rp 7 juta juga.

Bedanya... kita punya skema DP rumah nol persen dengan cara menabung dulu di Bank DKI minimal 6 bulan.

Kenapa harus menabung dulu? Karena untuk membuktikan bahwa masyarakat yang dapat fasilitas DP nol rupiah ini punya kemauan dan kemampuan bayar. Jangan sampai ketika sudah dikasih fasilitas DP nol rupiah, masyarakat itu tidak bisa bayar cicilan.

Kalau rumahnya sih terserah masyarakat saja. Kalau dapat rumah tapak yang sesuai kriteria ya silakan. Tetapi, kebijakan Pemprov nanti oleh Mas Anies dan Bang Sandi disarankan ke vertical housing.

Ini kan kayak program beasiswa. Beasiswanya dikasih oleh pemerintah. Universitasnya cari sendiri.

Tetapi pemerintah juga bikin universitas yang bagus di dalam negeri. Sama. Pembiayaannya dibantu oleh Pemprov. Rumahnya silakan cari sendiri, tetapi harus sesuai kriteria.

Tetapi Pemprov juga bangun rusun untuk tambah stok rumah. Intinya, Pemprov itu mendukung program rumah FLPP pemerintah pusat di Jakarta. Skemanya, kami tambahkan lagi dengan DP Nol Rupiah itu.

KCM: Apa bedanya dengan FLPP?

Adham: Bedanya ya ada skema tabungan minimal 6 bulan itu. Masalahnya kan banyak orang bisa bayar cicilan, tetapi susah bayar DP-nya.

Kalau sudah bisa bayar DP, kadang mentok di BI checking, terutama masyarakat berpendapatan rendah (MBR), karena dia lewat bayar cicilan motor lah, kipas angin lah, apalah.

Tetapi, bukan karena dia tidak mampu. Tetapi kalau MBR ya mungkin karena lupa atau telat saja. Kita justru mempermudah dengan harus menabung minimal 6 bulan itu.

Di sana kita seleksi, melihat kemauan dan kemampuan bayar orang itu. Sama kayak beasiswa kan. You bisa dapat beasiswa tetapi harus IELTS berapa, TOEFL berapa, ya kan?

Bedanya lagi, kita akan ada Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan Rakyat khusus di Jakarta. Nah itulah makanya di skema ada BLU Perumahan Rakyat.

BLU ini nanti yang juga bantu penyediaan dan pengelolaan unit rumah subsidinya. Di program 100 hari, ada target bikin BLU ini. Ini yang sedang saya susun ‘how to create’.

Lalu, percakapan pun berakhir...

Kesimpulannya, program DP Nol Rupiah masih ada di ‘dapur’ Anies-Sandi. Belum "digoreng" matang untuk segera disajikan secara hangat dan utuh untuk masyarakat yang sudah lapar menanti.  

Kita yang sudah lapar, mari ganjal dulu dengan pisang goreng dan secangkir kopi pagi ini...