Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DP Rumah Nol Rupiah yang Bikin Kita Pengin Pindah KTP Jakarta...

Kompas.com - 21/04/2017, 08:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

“Kemarin baru terpilih, jadi belum ada komunikasi secara khusus untuk ini. Mungkin nanti hari ke depan silaturahmi memberi selamat, dan minta masukan di mana yang bisa kerja sama,” kata John.

(Baca: Bos Lippo Group Siap Realisasikan Program DP Rumah 0 Persen)

Sejumlah bankir yang dimintai komentar rata-rata masih belum ambil sikap, karena belum jelas bagaimana dan seperti apa program ini nantinya.

Kompas.com (KCM) pun mencoba menghubungi ‘dapur’ Anies-Sandi tempat program DP rumah nol rupiah ini digodok, agar masyarakat yang ingin ber-KTP DKI menjadi jelas seperti apa program yang diusung Anies-Sandi ini.

Berikut wawancara singkat Kompas.com dengan Adhamaski Pangeran (Adham), ketua kajian perkotaan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, serta anggota tim dewan pakar Anies-Sandi mengenai program DP rumah nol rupiah.

KCM: Apa dan seperti apa skema pembiayaan, jenis hunian, lokasi, spesifikasi, dan kriteria sasaran program?

Adham: Saat ini, (bahan) yang terbaru sedang saya susun. Terutama tentang bagaimana membuat (program) itu benar-benar bekerja.

KCM: Spesifikasi huniannya seperti apa? Siapa kriteria sasaran program?

Adham: Seperti FLPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebetulnya kan semua awalnya (ide) dari sana.

Kenapa rumahnya berharga Rp 350 juta? Karena peraturan rumah susun subsidi dari Kementerian PUPR di Jakarta ya maksimah harganya Rp 350 juta.

Kenapa gaji maksimal Rp 7 juta? Karena syarat dapat rumah susun subsidi FLPP ya gaji maksimal Rp 7 juta juga.

Bedanya... kita punya skema DP rumah nol persen dengan cara menabung dulu di Bank DKI minimal 6 bulan.

Kenapa harus menabung dulu? Karena untuk membuktikan bahwa masyarakat yang dapat fasilitas DP nol rupiah ini punya kemauan dan kemampuan bayar. Jangan sampai ketika sudah dikasih fasilitas DP nol rupiah, masyarakat itu tidak bisa bayar cicilan.

Kalau rumahnya sih terserah masyarakat saja. Kalau dapat rumah tapak yang sesuai kriteria ya silakan. Tetapi, kebijakan Pemprov nanti oleh Mas Anies dan Bang Sandi disarankan ke vertical housing.

Ini kan kayak program beasiswa. Beasiswanya dikasih oleh pemerintah. Universitasnya cari sendiri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com