Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif LRT Jabodebek Dipatok Rp 12.000 Per Penumpang

Kompas.com - 25/04/2017, 05:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah optimistis proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa beroperasi sesuai target pada tahun 2019.

Penetapan tarif sarana transportasi massal ini akan dipatok Rp 12.000 per penumpang.

Kepala Subdirektorat Kelayakan Jalan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, pembahasan tarif telah dilakukan dengan Menko Kemaritiman.

Ada tiga tarif yang dikaji yakni Rp 10.000, Rp 12.000 dan Rp 15.000. Namun dari hasil pembahasan, diputuskan agar tarif berpatokan pada Rp 12.000.

"Pertimbangan Rp 12.000 ini supaya banyak orang beralih ke transportasi umum. Tapi penetapan ini masih harus mempelajari dokumen atau business plan dari KAI karena sebagai investor yang akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan," kata Jumardi, Jumat (22/4).

Dengan tarif tersebut, pemerintah harus memberikan subsidi yang cukup besar. Jumardi menjelaskan, dalam perhitungan awal Kemhub sebelumnya, tarif LRT untuk lintasan Cibubur-Cawang-Dukuh Atas mencapai sekitar Rp 40.000 per orang.

Saat ini pembangunan proyek LRT masih menghadapi sejumlah kendala terutama dari sisi pendanaan. Payung hukum penyelengggaraan proyek ini masih dalam proses revisi karena adanya perubahaan skema pendaaan.

Jika dalam Perpres nomor 65 tahun 2016, pembangunan sarana LRT akan didanai peluruhnya dari APBN dan prasarana akan dibiayai PT Kereta Apo Indonesia (KAI). Namun karena keterbatasan APBN, skema pendanaan menjadi berubah. Sebesar 30 persen akan didanai APBN lewat suntikan modal ke KAI dan 70 persen dari perbankan.

Jumardi mengatakan, dalam revisi Perpres nantinya akan terdapat dua skema pembiayaan. Skema awal akan tetap dimasukkan untuk mengantisa jika rencana Penyertaan Modal untuk KAI tidak disetujui legislatif.

Adapun investasi proyek LRT Jabodetabek (sarana dan prasarana) mencapai Rp 27 triliun dimana Rp 18 triliun dari perbankan dan Rp 9 triliun dari PMN. Tahun lalu, pemerintah telah mengelontorkan PMN Rp 3,4 triliun.

Meskipun revisi Perpres LRT Jabodetabek belum rampung, Jumardi mengatakan konstruksi proyek tersebut terus berlanjut dan dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk.

Per 14 April 2017, progresnya sudah mencapai 12 persen dengan rincian lintasan Cibubur-Cawang 25,4 persen, Cawang-Dukuh Atas 1,4 persen dan Cawang-Bekasi Timur 11,9 persen.

Sementara itu terkait pembebasan lahan proyek sepanjang 83,6 kilometer (km) ini masih belum sepenuhnya rampung. Pasalnya kebutuhan lahannya tidak mencukupi dari lahan-lahan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR.

Ada beberapa titik yang harus membutuhkan pembebasan lahan. Total kebutuhan dana untuk pembebasan lahan LRT Jabodetabek mencapai Rp 1,7 triliun.

"Untuk memperceptat pembanguan proyek ini, kita menggunakan lahan negara. Namun di lintasan Cawang-Bekasi Timur ada juga proyek jalan tol yang sedang jalan yang membutuhkan perluasan lahan sehingga lahan yang tadinya untuk LRT sudah habis untuk tol. Selain itu, ada juga kebutuhan lahan untuk Depo di Bekasi Timur sekitar 10 hektare," jelas Jumardi.

Untuk pendanaan pembebasan lahan tersebut, Kemenhub telah mengajukan dana ke Lembaga Management Aset Nasional (LMAN).

Namun lantaran anggaran LMAN tahun ini terbatas, pihaknya telah mengajukan agar dana pembanguan jalur kereta jambi-Palembang sekitar Rp 1 triliun yang saat ini belum digunakan bisa dialihkan untuk pembebasan lahan LRT Jabodetabek.

Meskipun dana untuk lahan ini belum ada namun akan ditalangi terlebuh dahulu oleh Adhi Karya sebagai kontraktor. (Dina Mirayanti Hutauruk)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KONTAN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com