Tarif LRT Jabodebek Dipatok Rp 12.000 Per Penumpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah optimistis proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa beroperasi sesuai target pada tahun 2019.

Penetapan tarif sarana transportasi massal ini akan dipatok Rp 12.000 per penumpang.

Kepala Subdirektorat Kelayakan Jalan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, pembahasan tarif telah dilakukan dengan Menko Kemaritiman.

Ada tiga tarif yang dikaji yakni Rp 10.000, Rp 12.000 dan Rp 15.000. Namun dari hasil pembahasan, diputuskan agar tarif berpatokan pada Rp 12.000.

"Pertimbangan Rp 12.000 ini supaya banyak orang beralih ke transportasi umum. Tapi penetapan ini masih harus mempelajari dokumen atau business plan dari KAI karena sebagai investor yang akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan," kata Jumardi, Jumat (22/4).

Dengan tarif tersebut, pemerintah harus memberikan subsidi yang cukup besar. Jumardi menjelaskan, dalam perhitungan awal Kemhub sebelumnya, tarif LRT untuk lintasan Cibubur-Cawang-Dukuh Atas mencapai sekitar Rp 40.000 per orang.

Saat ini pembangunan proyek LRT masih menghadapi sejumlah kendala terutama dari sisi pendanaan. Payung hukum penyelengggaraan proyek ini masih dalam proses revisi karena adanya perubahaan skema pendaaan.

Jika dalam Perpres nomor 65 tahun 2016, pembangunan sarana LRT akan didanai peluruhnya dari APBN dan prasarana akan dibiayai PT Kereta Apo Indonesia (KAI). Namun karena keterbatasan APBN, skema pendanaan menjadi berubah. Sebesar 30 persen akan didanai APBN lewat suntikan modal ke KAI dan 70 persen dari perbankan.

Jumardi mengatakan, dalam revisi Perpres nantinya akan terdapat dua skema pembiayaan. Skema awal akan tetap dimasukkan untuk mengantisa jika rencana Penyertaan Modal untuk KAI tidak disetujui legislatif.

Adapun investasi proyek LRT Jabodetabek (sarana dan prasarana) mencapai Rp 27 triliun dimana Rp 18 triliun dari perbankan dan Rp 9 triliun dari PMN. Tahun lalu, pemerintah telah mengelontorkan PMN Rp 3,4 triliun.