Kompas.com - 26/04/2017, 10:23 WIB
Sumur-sumur panas bumi (geothermal) di PLTP Lahendong unit 5 dan 6. Ada 5 sumur yang beroperasi saat ini dari 6 sumur yang ada Aprilia Ika/Kompas.comSumur-sumur panas bumi (geothermal) di PLTP Lahendong unit 5 dan 6. Ada 5 sumur yang beroperasi saat ini dari 6 sumur yang ada
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

GARUT, KOMPAS.com - Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bisa mengatur porsi keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan panas bumi.

Ketua Umum Badan Eksekutif Nasional ADPPI Hasanuddin mengatakan, skema penugasan pengusahaan panas bumi oleh BUMN, sampai saat ini masih belum diatur secara rinci lewat Peraturan Menteri ESDM.

Padahal, ini penting sebagai upaya membuat kerangka acuan jangka panjang dalam pengusahaan panas bumi oleh BUMN dan juga jadi upaya penyempurnaan regulasi penugasan pengusahaan panas bumi di era sebelumnya.

"Makanya, kita minta pemerintah menunda dulu kebijakan pengusahaan panas bumi oleh BUMN sampai nantinya ada Kepmen yang mengatur teknis detail penugasan pengusahaan panas bumi," katanya pekan ini.

Hasan melihat, ada beberapa persoalan krusial yang harus diatur dalam Permen tersebut nantinya sebagai upaya penyempurnaan kebijakan penugasan pengusahaan panas bumi. Salah satu yang harus diatur adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan panas bumi di daerahnya.

"Kami berharap Permen yang mengatur penugasan nantinya bisa mewajibkan BUMN yang mendapat penugasan pengusahaan panas bumi bisa melibatkan pemerintah daerah dalam bentuk kepemilikan saham, ini bisa jadi bentuk kedaulatan negara dalam pengelolaan panas bumi," tegasnya.

Selain keterlibatan pemerintah daerah, dalam Permen yang mengatur soal penugasan pengusahaan panasbumi, ada juga hal lain yang perlu diatur dari mulai tarif listrik yang dihasilkan, penentuan wilayah kerja panas bumi, skema kerjasama dengan pihak ketiga, status kepemilikan asset hingga pengalihan kontrak atau ijin panas bumi kepada pihak lain.

"Permen juga bisa mengatur soal peran pemerintah daerah dalam pembinaan hingga iuran produksi, dana bagi hasil hingga program CSR perusahaan," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.