Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aplikasi Sihati, Cara Pemda Jateng Menjaga Harga Kebutuhan Pokok

Kompas.com - 28/04/2017, 16:08 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Metode pemerintah daerah mengendalikan inflasi kini terus dipermudah dengan aplikasi berbasis android. Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi Generasi (SiHaTi) terus dikembangkan hingga yang terbaru muncul generasi ketiga.

Sihati generasi ketiga bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk mengetahui kenaikan harga bahan pokok. Jika harga naik kebutuhan, maka ada muncul peringatan. Kepala daerah kemudian bisa berdiskusi dan mengambil keputusan secara cepat melalui koordinasi secara virtual.

Pengembangan Sihati generasi ketiga dilaunching oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Sekretaris Daerah Sri Puryono, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo di gedung Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang, Jumat (28/4/2017).

Hamid mengatakan, aplikasi Sihati yang terbaru merupakan hasil pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Sihati mempunyai tiga macam fungsi sekaligus.

Sihati mampu menyediakan data produksi pertanian yang bisa digunakan para petani atau peternak mencatat informasi produksi, meliputi jumlah, perkiraan panen, harga jual serta apa saja masalah hang dihadapi.

"SiHaTi tahap awal mencakup 56 Gapoktan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota sentra komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi," kata Ponco.

Lalu aplikasi ini berkembang hingga menjadi ketiga. Generasi ketiga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk memantau harga kebutuhan pojok di pasar-pasar utama di Kabupaten dan Kota. Aplikasi Sihati generasi ketiga, lanjutnya, dapat diunduh di playstore android secara gratis.

"Aplikasi ini bermanfaat bagi pemerintah, bagi produsen baik itu petani atau peternak hingga bagi konsumen atau masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Manfaat bagi Pemerintah mislanya Pemda bisa memantau perkembangan data produksi (pasokan) riil dan perkiraan pasokan yang dimiliki oleh petani atau peternak di daerah sentra secara real time; mendukung pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan.

Bagi Produsen, Sihati bermanfaat sebagai kerangka acuan menentukan rencana tanam. Pengaturan pola tanam akan meminimalkan harga jatuh saat panen raya dan meminimalkan lonjakan harga ketika terjadi kelangkaan produksi.

Lalu bagi masyarakat, Sihati bisa mengelola ekspektasi positif di masyarakat karena ada transparansi harga dan pasokan.

"Kami berharap ke depan Sihati terus berkembang hingga bisa di-replikasi secara nasional," ucapnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BI Bakal Tahan Suku Bunga hingga 2025

BI Bakal Tahan Suku Bunga hingga 2025

Whats New
Ingin Sukses di Dunia Digital? Coba Program Free Trial SEO dari Undercover.co.id

Ingin Sukses di Dunia Digital? Coba Program Free Trial SEO dari Undercover.co.id

Work Smart
BI Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tahun Depan Bisa 5,5 Persen

BI Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tahun Depan Bisa 5,5 Persen

Whats New
Menhub Akui Pembelian Motor Listrik Lewat Subsidi Masih Jauh dari Target

Menhub Akui Pembelian Motor Listrik Lewat Subsidi Masih Jauh dari Target

Whats New
Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Naik Mulai 1 Desember, Animo Masyarakat Bakal Susut?

Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Naik Mulai 1 Desember, Animo Masyarakat Bakal Susut?

Whats New
Kartu BPJS Kesehatan Hilang, Apa yang Harus Dilakukan?

Kartu BPJS Kesehatan Hilang, Apa yang Harus Dilakukan?

Whats New
Daya Saing Investasi RI Dinilai Kalah dengan Vietnam, Mengapa?

Daya Saing Investasi RI Dinilai Kalah dengan Vietnam, Mengapa?

Whats New
Kemenkop UKM: 58 Persen Wirausaha Muda Mulai Bisnis Ramah Lingkungan

Kemenkop UKM: 58 Persen Wirausaha Muda Mulai Bisnis Ramah Lingkungan

Smartpreneur
Pendapatan Negara 2024 Ditarget Rp 2.802 Triliun, Pemerintah Andalkan Investasi dan Pajak

Pendapatan Negara 2024 Ditarget Rp 2.802 Triliun, Pemerintah Andalkan Investasi dan Pajak

Whats New
Tahun Anggaran Terakhir Kabinet Jokowi, DIPA Kini Berbentuk Digital

Tahun Anggaran Terakhir Kabinet Jokowi, DIPA Kini Berbentuk Digital

Whats New
Lazada: Indonesia Pasar Besar untuk E-commerce, Semua Punya Kesempatan Sama

Lazada: Indonesia Pasar Besar untuk E-commerce, Semua Punya Kesempatan Sama

Whats New
Platform Pinjaman Online Kredit Pintar Tunjuk CEO Baru

Platform Pinjaman Online Kredit Pintar Tunjuk CEO Baru

Whats New
Adaptasi Penjualan Produk Asuransi Unitlink Butuh Waktu 3-6 Bulan

Adaptasi Penjualan Produk Asuransi Unitlink Butuh Waktu 3-6 Bulan

Whats New
Tingkatkan Layanan, IoT Diterapkan di LRT Palembang

Tingkatkan Layanan, IoT Diterapkan di LRT Palembang

Whats New
Serahkan DIPA Terakhir Kabinet Jokowi, Sri Mulyani Harap Segera Terlaksana Awal 2024

Serahkan DIPA Terakhir Kabinet Jokowi, Sri Mulyani Harap Segera Terlaksana Awal 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com