Cantrang Sebaiknya Dikendalikan, Bukan Dilarang

Kompas.com - 28/04/2017, 21:41 WIB
Mentri Susi Saat membacakan Sms Dari Nelayan Soal Kapal Cantrang Saat di Bali Robinson GamarMentri Susi Saat membacakan Sms Dari Nelayan Soal Kapal Cantrang Saat di Bali
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan ini, kebajikan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang kembali disorot publik. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu justru dinilai menyengsarakan nelayan.

Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menyarankan agar kebijakan itu dibatalkan. Pemerintah dinilai cukup melakukan pembatasan, bukan melarang penuh alat tangkap itu.

"Jadi yang perlu dilakukan adalah pengendalian jumlah dan pengawasan yang baik, bukan pelarangan," ujar Sekjen MPN Nimmi Zulbainarni kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Ia menjelaskan, problem cantrang bukanlah terletak pada alatnya, tetapi pada operasionalnya. Misalnya penggunaan pemberat yang berlebih sehingga alat tangkap ikan itu tenggelam hingga ke dasar laut.

Padahal tutur Nimmi, pengoperasian cantrang tidak berada di dasar laut, namun tetap mengapung. Penggunaannya pun tidak diseret tetapi hanya ditarik dengan begitu tidak merusak karang.

Pemerintah bisa mengatur pengunaan cantrang sehingga bisa ramah lingkungan termasuk mengatur panjang dan besaran mata jaring kantongnya. Dengan begitu tertangkapnya ikan-ikan kecil yang berpotensi tumbuh besar bisa diminimalisir.

"Nah kalau pun (cantrang) diperbolehkan, harus ada pengendalian pemanfaatan lewat pembatasan jumlahnya dan wilayahnya di mana," kata Nimmi.

"Untuk kapal ukuran kecil dan besar itu ditentukan wilayah penangkapan ikannya yang tepat sehingga tidak terjadi konflik dan degradasi lingkungan," sambung Dosen Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Sementara itu, Menteri Susi mengatakan, penggunaan cantrang umumnya bukan digunakan nelayan kecil melainkan oleh kapal-kapal besar perikanan dengan ukuran di atas 30 gross ton.

Susi menjelaskan, pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang lantaran pengoperasian cantrang menyentuh dasar perairan. Hal itu membuat ekosistem laut rusak sehingga menyebabkan produktivitas dasar perairan berkurang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kurang dari 50 Persen Startup yang Mampu Bertahan di Tengah Krisis Akibat Covid-19

Kurang dari 50 Persen Startup yang Mampu Bertahan di Tengah Krisis Akibat Covid-19

Whats New
Biodiesel, Upaya RI Lepas dari Belenggu Kampanye Negatif Soal Sawit

Biodiesel, Upaya RI Lepas dari Belenggu Kampanye Negatif Soal Sawit

Whats New
Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Whats New
Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Whats New
Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Whats New
Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

BrandzView
Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Whats New
Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Whats New
Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Whats New
Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Whats New
Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Whats New
Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Whats New
Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Whats New
Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X