Cerita Sri Mulyani "Ngutang" Rp 2 Triliun untuk Tambal APBN 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata pernah meminjam kelebihan dana pungutan ekspor sawit (dana idle) kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) senilai Rp 2 triliun.

Peminjaman dana tersebut dilakukan pada akhir 2016 lalu. Apa penyebabnya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ternyata memiliki cerita di balik peminjaman dana tersebut.

Menurut Sri Mulyani, langkah tersebut dilakukan dalam rangka mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, APBN 2016 mengalami pelebaran defisit.

"Kemenkeu terpaksa meminjam uangnya (BPDP Kelapa Sawit). Itu dilakukan dalam rangka menghadapi pelebaran defisit fiskal pada APBN 2016," ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pekan ini.

(Baca: Defisit APBN 2016 Mencapai Rp 307,7 Triliun)

Dia melanjutkan, bahwa semua proses peminjaman dana BPDP Kelapa Sawit tersebut transparan dan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pinjaman sebesar Rp 2 triliun itu rencananya dikembalikan ke BPDP Kelapa Sawit pada tahun ini.

Sri Mulyani berjanji untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017.

(Baca: Sri Mulyani: APBNP 2016 Memang Sangat Tidak Realistis)

Dia berharap, ke depannya, pengelolaan APBN bisa dilakukan secara lebih kredibel dan profesional. Sehingga, pemerintah tidak perlu lagi meminjam dari BPDP Kelapa Sawit. (Elisabeth Adventa).