Bagaimana Indonesia Menghindari Krisis Energi?

Masa boom minyak di dekade 80-an membawa banyak manfaat pada  Indonesia. Pendapatan dari meningkatnya harga minyak banyak digunakan untuk berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indonesia sudah menjadi anggota OPEC pada tahun 1962, hanya dua tahun setelah organisasi negara eksportir minyak tersebut didirakan.

Namun pada tahun 2008 Indonesia telah menjadi negara net importer minyak bumi dan memutuskan untuk keluar dari OPEC.

Tahun 2015 Indonesia sempat bergabung kembali untuk men-suspend keanggotaannya karena tidak mau mengikuti pemotongan produksi di 2016.

Data pada Sistem Monitoring Volume Lifting Minyak dan Gas Bumi (SMV- LMGBM) di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa pada rata-rata harian lifting pada bulan April 2017 adalah sebesar 791,1 ribu barel per hari.  

Rencana Strategis ESDM 2015-2019 menyatakan bahwa pada tahun 1995, produksi minyak Indonesia mencapai 1.600 ribu barel per hari alias dua kali lipat sekarang.

Adapun konsumsi BBM Indonesia meningkat dari 62,1 juta liter di tahun 2007 menjadi 75,1juta liter di 2016 atau kenaikan sebesar mencapai 21 persen.  

Dengan penjualan mobil beberapa tahun belakangan selalu menembus satu juta dan penjualan motor sekitar 5-6 juta, maka demand minyak bumi dan BBM juga terus meningkat.

Bukan lagi net eksportir

Kondisi sekarang di mana Indonesia bukan lagi net eksportir minyak bumi membawa beberapa konsekuensi pada kondisi dan stabilitas ekonomi makro.

Impor minyak bumi yang berkesinambungan dari tahun ke tahun dilakukan dalam mata uang dolar. Teori ekonomi menyatakan bahwa impor yang nilainya signifikan akan menurunkan mata uang negara pembeli.

Apalagi kalau para pelaku pasar bisa membaca bahwa impor tersebut akan berkelanjutan di masa depan. Tidak heran bahwa Rupiah melemah drastis dari kisaran 9.000 per dolar di tahun 2008 dan sempat mencapai 14.700 di akhir 2015.

Saat Ini kurs rupiah “diselamatkan” oleh turunnya harga minyak dunia yang terpengaruh oleh melambatnya ekonomi global. Namun para perumus kebijakan ekonomi dan energi Indonesia harus menyiapkan rencana  adaptasi jika ekonomi menguat dan harga minyak bumi meningkat lagi.

Impor minyak bumi juga perlu dibayar dengan devisa yang didapat dari ekspor barang dan jasa Indonesia. Apabila impor minyak bumi terus meningkat maka ekspor barang dan jasa juga harus di tingkatkan untuk membayarnya.

Bagaimanapun barang impor bukan hanya minyak dan gas. Indonesia juga membutuhkan banyak barang modal dan barang antara untuk produksi dan konsumsi dalam negeri.

Supply dan demand energi

Ada dua pendekatan dalam merespons kondisi Indonesia saat ini yaitu dari sisi supply dan demand.  Keduanya penting dan perlu di jalankan secara simultan.

Data ESDM menunjukkan bahwa sebagian besar cadangan minyak yang belum diverifikasi ada di Indonesia bagian timur atau lepas pantai yang keduanya membutuhkan biaya lebih besar untuk melakukan eksplorasi dan produksi.

harga minyak menembus 140 dolar AS di tahun 2008 lalu turun drastis pada kisaran 30 dolar AS di awal 2016 untuk naik lagi pada kisaran 50 dolar AS sekarang. Meningkatnya supply dari ladang shale di Amerika, meningkatkan supply dunia.

Akibatnya investor jadi berpikir sekian kali untuk melakukan ekslorasi di ladang minyak di daerah terpencil dan lepas pantai yang tidak murah biayanya.  

Survei  yang dilakukan PWC di tahun 2016 pada investor migas di Indonesia menemukan bahwa sebagian besar (61 persen) akan menurunkan investasinya di tahun 2017.

Survei tersebut menemukan bahwa tiga masalah terbesar bagi investor adalah keraguan akan kontrak dan perpanjangannya, kurangnya konsistensi kebijakan dan munculnya kebijakan-kebijakan baru yang meningkatkan ketidakpastian dan risiko.

Kebijakan Gross split yang baru diterapkan oleh Kementrian ESDM sebagai penerus Production Sharing Contract (PSC) dan sistem Cost Recovery akan memicu efisiensi karena meningkatnya risiko yang ditanggung kontraktor dan tidak ada lagi cost recovery yang tidak akan ditanggung perusahaan migas skala kecil.

Pada kondisi ini, International Oil Companies (IOC) juga agak sulit untuk diharapkan meningkatkan investasi karena biaya operasinya cenderung lebih tinggi dan besar tekanan untuk hasilkan profit pagi pemegang sahamnya.

Adalah National Oil Companies (NOCs) dan medium size oil companies yang memiliki cukup dana dan long term view sehingga perlu menjadi target pemerintah untuk diajak investasi dan kolaborasi.

Pada sisi demand, sangat penting untuk memperbaiki transportasi publik sehingga penggunaan kendaraan pribadi dan BBM yang menyertainya menurun. Indonesia perlu   mendorong pengembangan mobil hybrid dan listrik dengan insentif fiskal sehingga terjadi peralihan.

Indonesia memiliki window pendek ketika produksi minyak masih stabil. Sebelum terjadi penurunan yang signifikan, perlu ada kebijakan komprehensif untuk mendorong peningkatan supply energi fosil dan terbarukan sambil mengurangi pertumbuhan permintaan sehingga krisis energi bisa di hindari.