Aturan Tempat Khusus UMKM di Pusat Perbelanjaan Segera Terbit

Kompas.com - 08/05/2017, 15:00 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita saat ditemui di Rapat Kerja Nasional APPBI di Hotel Sheraton Jakarta, Senin (8/5/2017).  KOMPAS.com/ACHMAD FAUZIMenteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita saat ditemui di Rapat Kerja Nasional APPBI di Hotel Sheraton Jakarta, Senin (8/5/2017). 
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita meminta kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyediakan tempat khusus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusat perbelanjaan atau Mall. 

(Baca: ?Go Digital?, Akses UMKM Memperluas Pasar)

Hal ini, agar produk-produk UMKM dalam negeri lebih dikenal dan dikonsumsi masyarakat, dibandingkan produk luar negeri.

"Saya tidak ingin masyarakat menerima produk dari luar negeri, yang kita tidak tahu kualitasnya. Saya mohon ada suatu kesepakatan dari APPBI agar berikan space (tempat) untuk UMKM," ujar Mendag Enggartiasto saat membuka Rapat Kerja Nasional APPBI di Hotel Sheraton Jakarta, Senin (8/5/2017). 

Enggartiato menuturkan, pihaknya juga meminta APPBI tidak memungut biaya untuk tempat yang diberikan UMKM. Menurut dia, selama ini sewa tempat untuk UMKM dipungut biaya yang tinggi. 

"Produk UMKM taruh di rak saja bayar Rp 5 juta. Saya nggak mau temukan itu lagi. Kita ingin ada yang berikan space, sebelum saya atur, sekian persen tempat free untuk UMKM," jelas dia. 

Enggartiasto menambahkan, penyediaan tempat untuk UMKM di pusar perbelanjaan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). 

Dalam peraturan tersebut nantinya diatur untuk berapa persen luas tempat yang wajib disediakan oleh manajemen pusat perbelanjaan.

Namun sayangnya, dirinya tidak memberitahukan kapan peraturan tersebut dikeluarkan.  "Ini masih dalam proses. Nanti dalam Permendag kita atur berapa persen luas tempat untuk UMKM," tandasnya. 

Kompas TV Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan ekonomi baru di antaranya Microfinance. Rencana ini masuk ke dalam daftar prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Ini karena perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus berkembang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X