Menkeu: Harta yang Belum Diungkap dalam Tax Amnesty Dianggap Penghasilan

Kompas.com - 11/05/2017, 09:17 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan program pengampunan pajak atau amnesti pajak.

RPP tersebut adalah bagian dari implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, implementasi UU Pengampunan Pajak berupa RPP tersebut khususnya terkait dengan perlakuan atas harta yang belum maupun yang kurang diungkap.

Menurut Sri, aturan yang akan dirilis tersebut perlakuan atas wajib pajak yang belum atau kurang dalam melaporkan haRPP tersebut adalah bagian dari implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.rtanya.

"UU Tax Amnesty pasal 18 ayat 1, 2, 3 yang sebetulnya menggambarkan mengenai apabila sesudah tax amnesty ditemukan harta wajib pajak yang belum ikut tax amnesty atau belum sepenuhnya disampaikan. Bagaimana perlakuannya, dalam hal ini penetapan tarif temuan harta tersebut," kata Sri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (10/5/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan, apabila wajib pajak memiliki harta yang belum atau sebagian diungkap, maka harta tersebut dipandang sebagai penghasilan.

Dia menyatakan, saat ini pihaknya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Sekretariat Negara sedang melakukan finalisasi atas RPP itu.

Aturan ini akan menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengimplementasikan kebijakan terkait harta wajib pajak pasca amnesti pajak.

"Kalau draf hari ini sudah disepakati mengenai interpretasi apa itu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Draf legal akan diselesaikan oleh Tim Pajak dengan konsultasi Mensesneg," ujar Sri.

Ia pun menyatakan harapannya agar aturan ini dapat segera diselesaikan. Sri menyatakan, ditargetkan aturan tersebut dapat diterbitkan pada semester I tahun ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.