Kuartal I 2017, Utang Luar Negeri Indonesia Naik 2,9 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir kuartal I 2017 mencapai 326,3 miliar dollar AS. Angka ini naik 2,9 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 2 persen (yoy).

Peningkatan ULN dipengaruhi lebih kecilnya kontraksi pertumbuhan ULN swasta pada kuartal I 2017, yakni minus 3,6 persen (yoy) dibandingkan minus 5,5 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya. Adapun ULN publik tumbuh melambat dari 11 persen pada kuartal I 2016 menjadi 10 persen (yoy) pada kuartal I 2017.

Pada akhir kuartal I 2017, posisi ULN sektor publik sebesar 166,5 miliar dollar AS atau 51 persen dari total ULN. Posisi ULN sektor swasta tercatat sebesar 159,9 miliar dollar AS atau 49 persen dari total ULN.

"Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal I 2017 tercatat relatif stabil di kisaran 34 persen sebagaimana pada akhir kuartal IV 2016, namun menurun jika dibandingkan kuartal I 2016 yang sebesar 37 persen," tulis BI dalam keterangan resmi, Selasa (16/5/2017).

Berdasarkan jangka waktu asal, pertumbuhan ULN jangka panjang melambat, sementara pertumbuhan ULN jangka pendek meningkat. Posisi ULN jangka panjang yang mendominasi ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2017 tercatat 82,4 miliar dollar AS. Sementara itu, posisi ULN berjangka pendek pada akhir kuartal I 2017 sebesar 43,9 miliar dollar AS.

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir kuartal I 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih.

"Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,5 persen," jelas bank sentral.

Bank sentral memandang perkembangan ULN pada kuartal I 2017 tetap sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. BI pun terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta.

"Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi," tutur BI.