Ini Alasan Ditjen Pajak Diberikan Keleluasaan Intip Rekening Nasabah

Kompas.com - 17/05/2017, 18:30 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan alasan di balik Penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Seperti diketahui, melalui aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak.

"Karena itu adalah bagian dari pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

(Baca: Data Nasabah Bisa Diintip Ditjen Pajak, Saham Perbankan Sempat Merosot)

Sejak beberapa tahun lalu tutur Darmin, pemerintah sudah memiliki komitmen untuk memenuhi aturan kebijakan internasional terkait pertukaran informasi perbankan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Salah satu syarat untuk memenuhi aturan AEoI yakni harus adanya keterbukaan akses perbankan.

Namun pemerintah terbentur oleh adanya ketentuan kerahasiaan perbankan di dalam UU Perbankan. AEoi sendiri dianggap penting lantaran pemerintah bisa melakukan pertukaran informasi secara otomatis dengan negara lain terkait harta WNI di luar negeri.

Dengan begitu, harta-harta WNI yang harusnya dikenai pajak bisa terungkap. Meski begitu, Darmin juga menyampaikan bahwa Perppu tersebut mencakup kepentingan perpajakan nasional. Terutama, untuk agar Ditjen Pajak mengejar potensi pajak di dalam negeri.

Akhirnya, jalan yang ditempuh pemeritah yakni membuat Perppu. Jalan ini dipilih lantaran prosesnya lebih cepat ketimbang harus mengajukan revisi UU atau membuat UU baru.

"Jadi jangan dilihat itu sebagai Perppu untuk Ditjen Pajak mau mengakses (rekening). Walaupun hasilnya juga ada untuk itu, tetapi Perppu itu adalah untuk memenuhi komitmen kita (dalam rangka AEoI)," kata Darmin.

Ia mengakui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 hanya disusun normatif, tidak spesifik. Namun menurut Darmin, bila Perppu itu disetujui DPR menjadi UU, maka pemerintah bisa membuat aturan turunannya yang lebih spesifik.

"Kami akan sampaikan bahwa aturan itu di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat bahwa itu akan ada ruginya. Justru akan ada ruginya kalau nggak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah diagungkan oleh pemerintah," ucap Darmin.

Kompas TV Dari laporan yang kami terima, petugas pajak sudah mulai memblokir rekening nasabah di Bank Central Asia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.