DPR Minta Ditjen Pajak Hati-hati Gunakan Kewenangan Intip Rekening

Kompas.com - 17/05/2017, 19:00 WIB
Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun, saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun, saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak perlu lagi meminta izin Bank Indonesia untuk mengintip rekening nasabah dalam rangka kepentingan perpajakan.

Hal ini menyusul Penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan.

Namun, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Ditjen Pajak untuk menjaga kewenangan mengintip rekening nasabah itu. Jangan sampai kewenangan itu disalahgunakan untuk kepentingan di luar perpajakan.

"Ke depan, harus hati-hati kebebasan (mengakses rekening) ini digunakan," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (16/5/2017).

Politisi Golkar itu menilai Perppu 1 Tahun 2017 sebagai aturan yang sangat penting. Sebab aturan itu terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.

Selama ini, pasal kerahasiaan perbankan yang ada di Undang-undang Perbankan dianggap membuat upaya peningkatan penerimaan pajak kerap terganjal.

Namun dengan adanya Perppu ini kata Misbakhun, maka Ditjen Pajak bisa memaksimalkan potensi pajak yang selama ini tidak tersentuh.

Jangan Membabi-buta

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, perlu ada aturan khusus agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak membabi buta mengintip data nasabah.

Enny sendiri setuju Ditjen Pajak diberikan kewenangan mengakses data keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan tanpa harus meminta izin kepada Bank Indonesia.

Namun menurutnya, petugas pajak harus memiliki pegangan tata cara baku atau standar operasional prosedur yang jelas dan transparan, sehingga tidak seenaknya mengintip semua rekening wajib pajak.

"Perlu penegasan tetapi tidak boleh hanya himbauan, harus aturan. Jangan cuma Presiden menghimbau ini atau itu, enggak bisa, harus aturan yang tertulis," kata Enny.

(Baca: Ini Alasan Ditjen Pajak Diberikan Keleluasaan Intip Rekening Nasabah )

Kompas TV Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat Singapura masih menjadi negara asal repatriasi dan deklarasi harta amnesti pajak paling banyak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.