Saat Petugas Pajak Berburu di Kebun Binatang

Pemerintah terus menjaga momentum dalam membenahi sektor perpajakan nasional. Usai menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty) selama 9 bulan, kini pemerintah memulai upaya yang lebih intensif dan proaktif dalam mencari dan mengejar para wajib pajak nakal yang suka menyembunyikan aset dan mengemplang pajak.

Upaya itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan Perppu tersebut, Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia bisa mengakses langsung rekening wajib pajak di bank, asuransi, sekuritas, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sebelum ada Perppu tersebut, Ditjen Pajak melalui Menteri Keuangan harus terlebih dahulu meminta izin Otoritas Jasa Keuangan atau pengadilan untuk mengakses rekening wajib pajak di lembaga keuangan.

Itu pun harus disertai alasan yang kuat misalnya wajib pajak bersangkutan tengah dalam penyidikan kasus pajak atau kasus pidana lainnya.

Kini, tanpa perlu alasan apapun, Ditjen Pajak bisa mengintip seluruh rekening wajib pajak di lembaga keuangan. Bahkan, tanpa perlu meminta, Ditjen Pajak bisa mendapatkan informasi rekening wajib pajak dari bank dan lembaga keuangan lainnya.

Sebab lembaga keuangan kini wajib melaporkan rekening milik wajib pajak warga negara asing (WNA) dengan saldo minimal 250.000 dollar AS atau Rp 3,25 miliar untuk kepentingan internasional dan wajib pajak domestik dengan saldo minimal Rp 500 juta.

Dengan “senjata” ini, Ditjen Pajak bisa lebih mudah mencari dan mengejar para pengemplang pajak.

Dengan mengantongi berbagai informasi keuangan wajib pajak yang ada di lembaga keuangan, Ditjen Pajak bisa gampang menemukan siapa saja wajib pajak yang tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau siapa saja wajib pajak yang memanipulasi laporan kekayaan dan pembayaran pajaknya.

Sebelum ini, Ditjen Pajak sulit untuk memverifikasi SPT yang dilaporkan wajib pajak, apakah dimanipulasi atau tidak.

Sebab, untuk melakukan verfikasi, Ditjen Pajak tentu saja harus memiliki informasi mengenai transaksi dan aset keuangan wajib pajak yang sebenarnya. Nah, informasi-informasi semacam inilah yang dulu tidak bisa diakses Ditjen Pajak.

Sejumlah pihak berpendapat, akses informasi keuangan yang dimiliki Ditjen Pajak tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank. Apa memang demikian? Bisa jadi, sebab kini Ditjen Pajak kini bisa mengakses informasi keuangan tanpa perlu alasan yang bersifat pro yustisia.

Kendati demikian, prinsip kerahasiaan bank sendiri, belakangan ini cenderung mulai ditinggalkan oleh banyak negara demi kepentingan pajak. Alasannya, prinsip tersebut faktanya malah banyak digunakan sebagai tameng untuk melindungi dana-dana ilegal yang berasal dari penggelapan pajak, pencucian uang, dan korupsi.

Akibatnya, pajak yang diterima negara tidak optimal. Padahal pajak sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan jalannya roda pemerintahan.

Tentu saja, informasi keuangan yang diperoleh Ditjen pajak hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan dan tidak boleh dibocorkan ke publik atau  pihak-pihak lain.

M Fajar Marta/Kompas.com Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak