Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Nasabah, Ini Komentar OCBC NISP

Kompas.com - 23/05/2017, 08:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank OCBC NISP mendukung adanya transparansi akses informasi keuangan. Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Salah satu isinya yakni adanya kewajiban bank melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Memang kuncinya era keterbukaan yang baru, dimana sekarang, apalagi di Indonesia sekarang ditambah Perppu (Nomor 1 Tahun 2017). Dimana kalau yang lalu, deposito di perbankan dianggap sebagai rahasia bank, ke depannya (deposito) tidak lagi (jadi rahasia bank)," kata Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, kepada wartawan di OCBC NISP Tower, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Nantinya bank ikut berkewajiban melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Ditjen Pajak. Ketentuan ini hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki saldo rekening 250.000 dollar AS atau Rp 3,3 miliar (kurs 13.300). Saat ini, kata Parwati, sekitar 50 persen nasabah Bank OCBC NISP memiliki minimal saldo di atas Rp 500 juta.

"Sudah era transparansi sekarang mah, harusnya memang semua sudah pada transparan juga. Kami sudah sejalan semua (dengan aturan pemerintah)," kata Parwati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan batas saldo rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak merupakan ketentuan internasional.

Hal itu adalah konsekuensi yang harus dipatuhi pemerintah lantaran ingin bergabung kebijakan pertukaran otomatis data informasi keuangan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Jadi, kata Sri Mulyani, nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 3,3 miliar, akan menjadi subyek otomatis kebijakan pertukaran data informasi keuangan internasional. Saat ini, setidaknya ada 100 negara yang sudah berkomitmen ikut AEoI.

Sekitar 50 negara akan menerapkan kebijakan itu pada tahun ini, sementara sisanya bergabung pada 2018. Melalui kebijakan ini, maka akses informasi keuangan bisa dipertukarkan secara otomatis bagi para negara anggotanya.

Kompas TV Program amnesti pajak yang bergulir sejak 1 Juli 2016 lalu resmi berakhir Jumat (31/3).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Whats New
Lowongan Kerja Honda Prospect Motor  untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Honda Prospect Motor untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life,  Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life, Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Whats New
[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo 'Tampil' di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo "Tampil" di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

Whats New
Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Whats New
Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Whats New
Mengenal Apa Itu ETF dan Bedanya dengan Reksa Dana Biasa

Mengenal Apa Itu ETF dan Bedanya dengan Reksa Dana Biasa

Earn Smart
Cara Bayar Indihome lewat ATM BCA, BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Bayar Indihome lewat ATM BCA, BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

Spend Smart
Rincian Biaya Admin BCA, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri

Rincian Biaya Admin BCA, BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 40 Sudah Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 40 Sudah Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Watsons 8.8 Shopathon Kembali Digelar, Cek Promonya

Watsons 8.8 Shopathon Kembali Digelar, Cek Promonya

Spend Smart
Limit Transfer BRI Berdasarkan Jenis Kartu ATM dan Transaksinya

Limit Transfer BRI Berdasarkan Jenis Kartu ATM dan Transaksinya

Spend Smart
Momen Bahagia Sopir Taksi, Bisa Naik Haji hingga Kuliahkan Tiga Anaknya Berkat Blue Bird

Momen Bahagia Sopir Taksi, Bisa Naik Haji hingga Kuliahkan Tiga Anaknya Berkat Blue Bird

Whats New
BPKP: Audit Tata Kelola Timah dalam Rangka Perbaikan

BPKP: Audit Tata Kelola Timah dalam Rangka Perbaikan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.