Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberlakuan Plat Ganji-Genap Dipastikan Tak Diterapkan pada Mudik 2017

Kompas.com - 23/05/2017, 17:06 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan program pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil genap pada mudik Lebaran 2017.

Hal ini dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai Rapat Koordinasi mudik Lebaran 2017 di Kantor Kementeri Perhubungan, Selasa (23/5/2017).

"Ide genap ganjil sepertinya kita take it out itu, walaupun finalnya akan kita kasih tahu berapa hari lagi," ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan penerapan pembatasan pelat nomor ganjil-genap harus melalui sosialisasi dengan waktu yang cukup lama. Jika dipaksa untuk diterapkan, maka penerapan pelat nomor tidak akan maksimal.

Sebab, dengan waktu sosialisasi yang terbatas, masyarakat belum mengetahui kapan pelat nomor yang boleh melintas kapan yang tidak diperbolehkan melintas.

"Kalau masukan dari diskusi, ganjil genap itu dilakukan pada waktu yang lama, dan tempatnya tertentu. Ya seperti yang di Jakarta, lama dan tertentu. Sehingga komunikasinya itu maksimal," jelas dia.

"Ini takut nanti tiba-tiba orang tidak terkomunikasi. Satu rombongan, masuk ke sana kan kasian juga. Itu yang masukan dari diskusi. Jadi ini yang akan kita finalisasi dulu," tambah dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengkaji penerapan pelat nomor ganjil genap pada mudik Lebaran 2017. Kemenhub, melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melakukan kajian pada wacana tersebut.

Sejumlah stakeholder yakni meliputi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), akademisi, hingga Lembaga Swadaya Masyakarat (LSM).

Menhub Budi Karya menilai, usulan pelaksanaan pelat ganjil-genap saat mudik Lebaran berasal dari masyakarat. Oleh karena itu pembahasannya juga akan mendengar pendapat masyakat.

"Kalau nanti ternyata dalam diskusi pada setuju, dan masyarakat setuju, kita jalani. Kalau banyak yang menolak, ya kita tidak paksakan," kata Menhub Budi Karya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com