Paska Resolusi Sawit, Parlemen Uni Eropa Temui Menko Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi yang mewakili The Committe on International Trade (INTA) Uni-Eropa (UE), parlemen UE, pada pagi ini Rabu (24/5/2017) berkunjung ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyampaikan aspirasi terkait sawit.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi INTA berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustri Airlangga Hartarto.

Juru bicara Sajjad H Karim mengatakan, nampaknya ada kesalahpahaman dalam skala luas mengenai pandangan mereka tentang industri kelapa sawit di Indonesia.

"Kami berharap pertemuan parlemen kemarin, dan juga pertemuan kita pada hari ini dapat membangun perspektif baru UE," kata Sajjad kepada wartawan usai pertemuan. Bagi UE, Indonesia adalah negara yang penting. Dan oleh karena itu, hubungan Indonesia-UE harus diperkuat ke depan.

Adapun soal resolusi sawit yang dikeluarkan parlemen merupakan aspirasi yang harus disuarakan. Namun, ia berharap perundingan lain seperti soal CEPA Indonesia-EU tetap berjalan baik. Sebelumnya, parlemen Eropa berkunjung ke beberapa perkebungan kelapa sawit di Pekanbaru untuk melihat proses yang ramah lingkungan.

Sementara itu, Darmin Nasution mengatakan kedua belah pihak menyadari ada perbedaan pandangan dan pemikiran soal sawit. Tetapi masing-masing sudah menyampaikan pemikiran dan pandangannya dalam pertemuan tersebut.

"Bagi Indonesia, persoalan lingkungan itu terlalu sederhana jika dikaitkan dengan satu komoditas. Dia dibentuk oleh begitu banyak faktor," ucap Darmin.

Darmin menambahkan, pemerintah akan kembali mempresentasikan mengenai sawit berkelanjutan pada bulan Juli mendatang di Brussel. Adapun soal resolusi parlemen itu, Darmin memastikan, hal tersebut hanyalah aspirasi dari konstituen yang disampaikan oleh DPR.

"Jadi sifatnya tidak mengikat, non-binding. Ini kan parlemennya yang bicara, DPR-nya lah. Bukan pemerintahnya Eropa. Ya enggak apa-apa, memang kewajiban mereka menampung aspirasi konstituennya," ucap Darmin.

Sebelumnya parlemen UE mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis sawit. Dalam dokumen laporan Parlemen UE berjudul On Palm Oil and Deforestation of Rainforest, ada dua alasan besar yang menjadi dasar resolusi sawit.

Pertama, soal pengurangan hutan atau deforestasi. Parlemen UE menuding berkurangnya hutan disebabkan peningkatan produksi dan konsumsi komoditas pertanian, salah satunya yaitu kelapa sawit.

Kedua, soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Parlemen UE menuding pendirian dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit di banyak negara terkait dengan pelanggaran HAM, diantaranya penggusuran paksa, kekerasan bersenjata, penjeratan urang, dan diskriminasi terhadap masyarakat adat.