H-3 Puasa, Mendag Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejak Maret 2017, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersiaga penuh mencegah kelangkaan dan lonjakan harga barang pokok, khususnya menjelang Puasa, Lebaran, dan Idul Adha 2017.

Mendag juga menugaskan seluruh jajaran eselon I Kementerian Perdagangan mengawal target inflasi 2017 sebesar 4 persen + 1 persen dipengaruhi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok.

Demikian ditegaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam Forum Koordinasi Bidang Perdagangan yang digelar di Hotel Papandayan, Bandung, hari ini, Rabu (24/5/2017).

“Langkah-langkah yang telah diambil yaitu koordinasi dengan instansi terkait koordinasi dengan pelaku usaha serta penugasan Bulog untuk stabilisasi harga,” jelas Mendag Enggartiasto melalui rilis ke Kompas.com.

Langkah-langkah tersebut termasuk rapat koordinasi dan pemantauan langsung, serta fasilitasi penyediaan gula, minyak goreng, dan daging beku sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Mendag juga mengungkapkan, dalam sebulan terakhir pemantauan Kemendag, harga barang kebutuhan pokok stabil bahkan cenderung turun, kecuali bawang putih yang sedikit naik hampir di seluruh provinsi akibat berkurangnya pasokan ke pasar.

Hasil rakor dan pantauan lapangan di gudang BULOG, PPI, dan distributor di daerah menunjukkan, stok barang kebutuhan pokok khususnya beras, gula, tepung terigu, dan minyak goreng cukup untuk memenuhi kebutuhan Puasa dan Lebaran 2017. Hal ini didukung data prognosa Kementerian Pertanian.

Dalam mendukung ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, pemerintah melarang pelaku usaha untuk melakukan penimbunan/spekulasi sesuai amanat Perpres 71/2015 dan akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

“Distributor, subdistributor, dan agen yang memperdagangkan barang kebutuhan pokok juga diatur melalui Permendag No 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok,” jelas Mendag.

Forum dihadiri segenap pimpinan eselon I Kemendag dan pejabat dari dinas yang membidangi perdagangan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.