Tahun 2025, Panas Bumi Targetkan Sumbang Listrik hingga 7.200 MW

Kompas.com - 27/05/2017, 11:00 WIB
Sumur-sumur panas bumi (geothermal) di PLTP Lahendong unit 5 dan 6. Ada 5 sumur yang beroperasi saat ini dari 6 sumur yang ada Aprilia Ika/Kompas.comSumur-sumur panas bumi (geothermal) di PLTP Lahendong unit 5 dan 6. Ada 5 sumur yang beroperasi saat ini dari 6 sumur yang ada

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap menyediakan 7.200 Mega Watt (MW) energi listrik yang bersumber dari panas bumi.

Angka itu merupakan 16 persen dari total 23 persen kewajiban pemerintah dalam menyediakan energi listrik dari sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT).

"Kebijakan energi nasional sekarang ini, panas bumi (7.200 MW) itu ditargetkan harus tersedia pada 2025," ujar Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, usai meresmikan wahana baru di Taman Pintar, Jalan Panembahan Senopati, Kota Yogyakarta, Jumat (26/5/2017).

Dikatakan Yunus, energi listrik dari panas bumi yang tersedia saat ini baru mencapai 1.700 MW. Pihaknya kini tengah mencari dan mengembangkan panas bumi yang ada di sejumlah daerah di Indonesia untuk memenuhi kekurangan energi listrim yang mencapai 5.500 MW.

"Kami sudah ada road mapnya di mana-mana saja yang akan muncul. Cuman yang sudah pasti itu punya PT Pertamina Geothermal Energy. Mereka akan menyumbangkan sampai 2025 itu sekitar 2200 MW," kata Yunus.

Yunus menyatakan, beberapa perusahaan swasta asing berasal dari Turki, Jepang, Italia, dan Amerika juga akan terlibat dalam mengembangkan panas bumi di Indonesia. Jika ditotal, total energi listrik dari panas bumi yang pasti tersedia pada 2025 itu baru mencapai 4.000 MW.

"Sisanya 1.500 MW kami dengan melakukan penugasan kepada BUMN tanpa lelang karena UU membolehkan. BUMN itu seperti Pertamina, Geo Dipa Energi, dan PLN," ucap Yunus.

Dikatakan Yunus, BUMN yang ditugaskan itu bisa memilih satu tempat untuk melakukan melakukan survei dan ekplorasi panas bumi. Menurutnya, BUMN itu akan mendapatkan hak istimewa jika berhasil menemukan panas bumi.

"Kewajiban pemerintah harus mengawal agar mereka melakukan pengembangan," kata Yunus.

Untuk mempermudah proses perizinan, kata Yunus, pihaknya juga telah menghapus sejumlah izin di kementeriannya. Menurut dia, setiap pengembang energi panas bumi tinggal mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Whats New
Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Whats New
Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Rilis
Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Whats New
3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

Rilis
Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Whats New
NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

Whats New
Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Whats New
Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Rilis
Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Whats New
Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.