Izin 24 Perusahaan Perjalanan Umrah Dicabut, Kemenag Perketat Pengawasan

Kompas.com - 29/05/2017, 08:09 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Besarnya minat masyarakat Indonesia untuk pergi ke Tanah Suci Mekah membuat bisnis umrah sangat menggiurkan.

Akan tetapi, besarnya pasar umrah juga masih dimanfaatkan oleh perusahaan penyelenggara perjalanan yang tidak bertanggung jawab.

Mengutip Kontan, Senin (29/5/2017), sebanyak 24 penyelenggara travel haji dan umrah yang dicabut perizinannya oleh Kementerian Agama (Kemenag) sejak tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2017 ini.

Kasubdit Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arfi Hatim menyatakan, penyelenggara umrah yang dicabut perizinannya mayoritas kesalahannya adalah tidak mempunyai tiket pulang, berutang ke hotel, melanggar masa berlaku visa ataupun penipuan dengan gagal berangkat.

"Kebanyakan adalah kasusnya penipuan, yang urutan sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pembekuan serta pencabutan," kata Arfi pada Kontan, Sabtu (27/5/2017).

Saat ini Kemenag juga tengah mengawasi perusahaan travel haji dan umrah yang terindikasi melakukan pelanggaran. Namun dia belum mau menyebut berapa jumlah travel yang tengah diawasi secara intensif. "Sedang dibahas dengan tim,"ujar Arfi.

Sebelum keluarnya payung hukum standarisasi berupa Peraturan Menteri Agama, Kemenag tengah melakukan pengawasan yang lebih ketat. "Kami lebih intens menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk beberapa permasalahan umrah yang tidak ada instrumennya di Kementerian Agama," pungkas Arfi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad Mustaqiem mengatakan, banyaknya penipuan yang terjadi pada jemaah calon umrah merupakan akibat dari permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

Kementerian Agama dan seluruh asosiasi penyelenggara haji dan umrah dan Komisi VIII DPR RI harus duduk bersama mencari solusi. Tujuan pertemuan tersebut ialah untuk menghasilkan sejumlah perjanjian dalam Memorandum of Understanding (MoU) untuk mencegah kejadian yang berulang.

Ketua Umum Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengatakan hak-hak jemaah umrah sangat jelas diatur dalam UU No. 13/2008 tentang penyelengaraan ibadah haji dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 tahun 2012. Karena jemaah umrah adalah konsumen jasa wisata, kata Mustolih mereka juga dilindungi oleh UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi, ketegasan dan respon cepat pihak Kemenag menindak travel-travel nakal," tutur Mustolih.

 

Berita ini telah ditayangkan di kontan.co.id dengan judul asli: Perlu Standardisasi Aturan Agen Umrah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KONTAN

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri ESDM Gelar Raker dengan Menperin, Bahas Isu Krisis Energi

Menteri ESDM Gelar Raker dengan Menperin, Bahas Isu Krisis Energi

Whats New
Faktur Adalah: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Jenisnya

Faktur Adalah: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Jenisnya

Earn Smart
Kebijakan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat Baru Diterapkan 2 Minggu Lagi

Kebijakan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat Baru Diterapkan 2 Minggu Lagi

Whats New
Simak Cara Transfer DANA ke GoPay, OVO dan ShopeePay

Simak Cara Transfer DANA ke GoPay, OVO dan ShopeePay

Spend Smart
Harga Voucher Netflix di Alfamart, Berikut Cara Beli dan Cara Pakainya

Harga Voucher Netflix di Alfamart, Berikut Cara Beli dan Cara Pakainya

Whats New
5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Viral Video Petani Sawit Jual TBS ke Malaysia, Ini Respons Mendag Zulhas

Viral Video Petani Sawit Jual TBS ke Malaysia, Ini Respons Mendag Zulhas

Whats New
Viral 'Lowongan Buzzer' untuk Tingkatkan 'Rating' MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Viral "Lowongan Buzzer" untuk Tingkatkan "Rating" MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Whats New
Bos BPJS Kesehatan: Rumah Sakit Sekarang Jauh Lebih Nyaman karena BPJS Tidak Punya Utang

Bos BPJS Kesehatan: Rumah Sakit Sekarang Jauh Lebih Nyaman karena BPJS Tidak Punya Utang

Whats New
Komisi VI DPR RI Setujui PMN BUMN Senilai Rp 73 Triliun

Komisi VI DPR RI Setujui PMN BUMN Senilai Rp 73 Triliun

Whats New
Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Sepanjang Juni 2022, 264 Pesawat Dilaporkan Batal Mendarat di Indonesia

Whats New
Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Lelang SUN Besok, Pemerintah Patok Target Kantongi Rp 15 triliun

Whats New
Sejumlah BUMN Bakal 'Diguyur' PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Sejumlah BUMN Bakal "Diguyur" PMN, Ini Rincian yang Disetujui Komisi VI DPR

Whats New
Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Mendag Zulhas: Minyak Goreng Curah Sudah Rp 14.000, Banyak Tersedia...

Whats New
Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.