Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Garap 400 Desa Migran Produktif, Kemnaker Gandeng Tujuh Kementerian

Kompas.com - 31/05/2017, 03:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan membentuk dan memfasilitasi 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Desmigratif merupakan program terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya, khususnya di di desa-desa yang menjadi asal TKI.

"Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada calon TKI, TKI dan anggota keluarga mereka," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Pembentukan Desmigratif di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Hanif menjelaskan, dalam menjalankan program itu Kemnaker melakukan sinergi dengan tujuh kementerian yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Adapun kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh ketujuh pihak terkait. Menurut Hanif, pihaknya sengaja mengajak kementerian lain dalam membangun Desmigratif agar mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien serta didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program. 

"Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna," papar Hanif.

Selain itu, kerja sama lain berupa peningkatan layanan kesehatan bagi calon TKI, TKI purna beserta anggota keluarga, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan.

"Saya berharap nota kesepahaman ini dapat mendorong efektifitas program desmigratif dan dapat segera diaplikasikan sehingga para calon TKI dan TKI bisa memperoleh manfaat dari kerja sama ini dengan cepat,” ujar Hanif.

Terkait pemilihan 400 desa, Hanif menjelaskan, pemerintah memprioritaskan desa-desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri.

Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM akan berperan sebagai pihak yang membantu mendorong usaha yang dibangun dari hasil kerja TKI asal Desmigratif.

"Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar dapat memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat," ujar Puspayoga.

Menurutnya, dengan adanya bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, maka usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Kemnaker, pada 2017 rencananya akan dibentuk sebanyak 120 Desmigratif yang meliputi 100 desa di 50 Kabupaten atau Kota asal TKI dan 20 desa di 10 Kabupaten atau Kota di Propinsi NTT. Selanjutnya, pada 2018 akan dibentuk sebanyak 130 Desa dan  pada 2019 sebanyak 150 Desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com