Proyek 35.000 MW Molor, Defisit Listrik Nasional Di Depan Mata

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit pasokan listrik masih dialami di berbagai daerah di Indonesia. Jika tak segera diatasi, maka krisis listrik tak hanya berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, namun juga konflik sosial.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Heru Dewanto mengatakan, jika proyek listrik 35.000 Megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah saat ini molor, maka ancaman defisit listrik secara nasional sudah menanti di depan mata.

“Saat ini juga di beberapa daerah seperti di Riau, Medan, Jambi, Aceh, dan Pontianak mengalami krisis pasokan listrik karena sering mati,” ujar Heru dalam pernyataannya, Kamis (1/6/2017).

Daerah yang mengalami defisit listrik akibat cadangan daya listrik pada saat beban puncak kurang dari 30 persen.

Pemadaman bergilir tak bisa dihindari ketika terjadi kerusakan dalam sistem transmisi, pembangkit sedang dalam diperbaiki atau kinerja pembangkit yang belum optimal.

Pembiayaan

Heru menjelaskan, pentingnya percepatan proyek 35.000 MW ini karena kebutuhan listrik yang terus meningkat setiap tahunnya.

Tujuan proyek 35.000 MW, imbuh dia, adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Asumsinya, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata sekarang 5 persen per tahun, maka diperlukan tambahan listrik sebesar 5.000 MW per tahun.

Hanya saja, sejumlah proyek listrik dalam program 35.000 MW terancam molor akibat terganjal sejumlah persoalan seperti seretnya pembiayaan, sulitnya pembebasan lahan hingga gugatan lingkungan.

Heru menyatakan, pihaknya mengingatkan agar proyek 35.000 MW harus dikawal bersama-sama.

Alasannya, bukan hanya ancaman defisit listrik yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia kecuali sistem kelistrikan Jawa-Bali, melainkan juga target elektrifikasi listrik yang harus dicapai Indonesia.

Dengan rasio elektrifikasi sebesar 84 persen yang dimiliki saat ini, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN.

“Pemerintah mesti melakukan upaya keras untuk mengejar Singapura yang sudah mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, Brunei Darussalam 99,7 persen, Thailand 99,3 persen, Vietnam 98 persen, dan Malaysia 93 persen,” papar Heru.

Mengutip data Kementerian ESDM 2016, terdapat 12.659 desa Indonesia belum menikmati listrik secara maksimal.

Selain itu, 2.519 desa masih gelap gulita. Heru bilang, terkatung-katungnya investasi ketenagalistrikan pada akhirnya menyebabkan defisit ketenagalistrikan melebar. Bahkan sampai tahap mengancam investasi dan menyandera pertumbuhan ekonomi.

(Baca: Jonan: Program 35.000 MW Tak Selesai pada 2019)