Susi: Pemberantasan "Illegal Fishing" Jadi "Go Internasional"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim kebijakannya mengenai pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) dapat dukungan dari beberapa negara luar.

Bahkan, beberapa negara luar akan menyontek kebijakan Menteri Susi tersebut. 

Pemilik maskapai Susi Air ini mengatakan, beberapa negara tersebut juga mendukung Illegal Fishing menjadi kejahatan organisasi transnasional.

Saat ini terdapat 10 negara yang mendukung kebijakan Menteri asal Pangandaran tersebut. 

"Beberapa negara, kurang lebih 10 (negara) dukung kita. Jadi harapan banyak. Kalau masuk dalam kategori kejahatan teroganisir ini bisa membantu negara kecil lainnya mengatasi permasalahan Illegal Fishing," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (31/5/2017). 

Menteri Susi mengungkapkan, salah satu negara yang mendukung kebijakannya yakni, Maroko. Menurut dia, Maroko mempunyai permasalahan yang sama yakni, Illegal Fishing. 

Selain itu, kata dia, Canada juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan illegal fishing. Tidak hanya itu, bahkan negara yang tidak mempunyai pantai seperti Slovakia mendukung kebijakan Susi menjadi kejahatan organisasi transnasional.

"Mereka sama-sama berjuang untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing. Slovakia karena land lock tidak punya pantai, tetapi dia akan mendukung, resolusi yang akan kita ajukan, illegal fishing jadi transnational organized crime," jelas dia. 

Menteri Susi menambahkan, pihaknya akan membawa kebijakannya ke dalam Kongres Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menambah dukungan dari negara-negara lainnya.

Sehingga, ambisi Menteri Susi menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan organisasi transnasional dapat terwujud. 

"Dua hari ke depan saya ke Forum PBB supaya bisa masuk klasifikasi transnational organized crime," pungkas dia.  

Sekadar informasi, kebijakan Menteri Susi pemberantasan illegal fishing salah satunya dengan melarang kapal asing dan eks asing mencari ikan di wilayah perairan Indonesia.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Moratorium di mana kapal-kapal penangkap ikan eks luar negeri tidak boleh beroperasi selama moratorium. 

(Baca: Susi Minta PBB dan Uni Eropa Perkumpulan Komitmen Berantas "Illegal Fishing")