Curahan Hati Menteri Susi yang Kebijakannya Selalu Dikritik

Kompas.com - 01/06/2017, 16:30 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti kembali mengungkapkan curahan hatinya. Kali ini, dia menceritakan orang-orang yang mengkritik tajam kebijakan-kebijakannya. 

Tidak lain dan tidak bukan orang yang mengkritik kebijakannya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Memang, anggota DPR akhir-akhir santer mengkritik keras kebijakan pemilik maskapai Susi Air ini. 

Salah satu kebijakannya yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

(Baca: Nada Tinggi Menteri Susi)

Dengan peraturan tersebut Kapal Asing dan Kapal Eks Asing dilarang mengeksplorasi kekayaaan laut Indonesia. Selain itu, Anggota DPR juga mengkritisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelarangan Bongkar Muat atau Transhipment di Laut. 

Kedua peraturan tersebut dianggap merusak industri perikanan Indonesia. 

Namun, Menteri yang sering berpenampilan nyentrik ini merasa kebingungan dengan kritikan dari Anggota DPR. Pasalnya, yang dilakukannya untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dicuri oleh kapal asing. 

Wanita asal pengandaran ini pun kembali menanyakan kepada anggota DPR, industri perikanan mana yang rusak gara-gara peraturan tersebut. 

Dia pun merasa heran, masih adanya anggota DPR yang hanya mengkritisi tanpa berbuat mendukung kemajuan perikananan Indonesia. 

"Jadi beberapa hari ini, kita santer dikritik lagi, dikorek-korek lagi. Urusan Permen 56 diangap Daniel Johan dan Ono Surono merusak industri, tetapi industri yang mana. Saya heran saja Anggota DPR  ngurusin Permen 56?," ujar Menteri Susi.

Tidak hanya permasahalan itu, wanita berumur 52 ini dikritik habisan-habisan oleh para nelayan mengenai alat tangkap cantrang. Padahal, dia sudah memberikan keringanan kepada nelayan untuk memperpanjang masa penggunaannya sampai akhir 2017.

Akan tetapi, kelonggaran itu tidak membuat para nelayan bergeming. Mereka tetap menuntut penggunaan alat cantrang tetap diperbolehkan. 

Namun, hal itu pastinya tidak bisa terjadi, sebab ada tuntutan dari Sang Petinggi Negara Presiden Joko Widodo untuk mempercepat masalah urusan cantrang.  Sehingga, mau tidak mau Susi harus menekan nelayan agar beralih ke alat tangkap lain.

Karena, penggunaan alat tangkap ikan cantrang terus menerus akan menghabiskan stok ikan perairan laut Indonesia.  

"Saya tidak boleh ngomong cantrang karena Presiden ingin selesai tahun lalu. Ada permintaan keringanan, ya sudah kita kasih sampai 2017 selesai, yang kecil kita ganti alat tangkapnya, dibawah 10 GT, yang besar harus ganti. Bukan suruh ganti, boleh silahkan tapi harus ganti alat tangkapnya. Karena alat tangkap itu akan menghabiskan stok ikan kita," imbuh dia.  

Susi mempersilahkan kepada siapapun yang tidak puas dengan kinerjanya untuk melapor ke Presiden Joko Widodo. Jadi, dirinya mohon jangan urusan perikanan di politisasi. 

Pengusaha kapal eks asing juga jangan sedikit-sedikit mengadu ke wakil rakyat terkait kebijakan. Dalam hal ini, Susi tidak ingin merugikan nelayan, melainkan hanya ingin menguntungkan nelayan.  

"Jadi jangan sampai masyarakat jadi alat politisasi dan keserahkahan beberapa pengusaha. Kita tidak mau mengcounter isu yang sama tiap tahun," kata dia.

"Tidak puasa dari kerjaan menteri ya lapor saja kepada presiden, tolong ganti menteri KKP, selesai sudah. Jangan bawa-bawa nelayan yang sekarang sudah diuntungkan dengan hal yang kita lakukan, stok ikan naik, Nilai Tingkat Nelayan naik, usaha perikanan naik," tambah dia. 

Membaik

 

Meski demikian, walaupun banyaknya hujatan yang didera, Susi mengaku kondisi perikanan di Indonesia semakin membaik. Misalnya stok ikan di Indonesia meningkat hingga 12,6 juta ton.  Stok ikan meningkat hampir 100 persen dibandingkan awal pemerintahannya yang hanya 6,5 juta ton.  

Tidak hanya itu, Susi juga sukses meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia. Dari konsumsi ikan hanya 36 kilogram per kapita sekarang meningkat 43,6 kilogram per kapita. 

"Harapanya tahun depan bisa konsumsi 46 kilogram. Yang sudah kita makan 1,7 juta ton per tahun. Kalau dinilai, nilainya  1,75 miliar dollar AS. Kita juga harapkan ada komitmen dari semua pihak untuk mendukung keberlanjutan agar stok ikan tetap ada," pungkas dia. 

(Baca: Di AS, Menteri Susi Dianugerahi Peter Benchley Ocean Awards.)

Kompas TV 40 Nelayan Vietnam Pencuri Ikan Ini Dideportasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.