Kewenangan Intip Rekening Jangan Jadi Celah Memojokkan Wajib Pajak

Kompas.com - 05/06/2017, 20:00 WIB
Ilustrasi rekening bank. ShutterstockIlustrasi rekening bank.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kewenangan Ditjen Pajak mengintip rekening nasabah diakui perbankan sempat menimbulkan kekhawatiran. Banyak nasabah yang mempertanyakan kebijakan itu kepada bank.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Ditjen Pajak mengedepankan satu hal bahwa keterbukaan akses informasi keuangan bukan bertujuan untuk memojokkan wajib pajak.

"Perlu dikedepankan (pemahaman seperti itu)," ujar Ketua Apindo Haryadi Sukamdani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Ia juga menyarankan kepada Ditjen Pajak tidak perlu membesar-besarkan rencana pemeriksaan setelah memilik keleluasaan mengintip rekening nasabah.

Hal itu justru bisa membuat panik masyarakat. Apindo meminta agar semua aparat pajak menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah. Jangan sampai data itu bocor dan dimanfaatkan oleh orang-orang di luar kepentingan perpajakan.

Meski begitu, Apindo memahami dan mendukung kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan oleh pemerintah. Apalagi, kebijakan itu tidak semata-mata kemauan pemerintah sendiri namun juga untuk kepentingan internasional.

Seperti diketahui, kewenangan Ditjen Pajak mengintip rekening nasabah berlandaskan Perppu Nomer 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini dibuat agar Indonesia memenuhi standar internasional terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Ada 100 negara, termasuk yang sudah berkomitmen menerapkan pertukaran informasi keuangan. Melalui kesepakatan itu, Indonesia bisa mendapatkan informasi harta WNI yang disimpan di luar negeri.

Selama ini, Ditjen Pajak kesulitan menjangkau harta-harta WNI di luar negeri untuk dipajaki. Padahal pemerintah sedang berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan.

"Ini harus pemerintah sampaikan bahwa semata-mata pembukaan akses keuangan bukan semata-mata maunya Indonesia namun kesepakatan internasional," kata Haryadi.

(Baca: Rekening Bisa Diintip, Pengusaha Minta Kerahasiaan Data Dijaga )

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Whats New
Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Whats New
Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Whats New
Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Rilis
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

Whats New
Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Whats New
Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Whats New
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.