Rekening Rp 200 Juta Wajib Lapor, UOB Tak Khawatir Nasabah Hengkang

Kompas.com - 07/06/2017, 17:30 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank UOB Indonesia menyatakan tidak merasa khawatir dengan hengkangnya para nasabah akibat kebijakan pemerintah tentang nasabah dengan saldo rekening Rp 200 juta yang harus melapor ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kemenkeu. 

Bank UOB justru mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ini.  Wakil Presiden Direktur Bank UOB, Iwan Satadinata mengatakan, kebijakan tersebut dapat meningkatkan transparansi keuangan dalam hal transaksi di perbankan.

"Kalau kekhawatiran, negara yang maju sudah terbuka. Ke mana pun masyarakat harus demikian, kita nggak bisa negara ini karena khawatir uang akan pindah," ujar Iwan saat ditemui di Plaza Bank UOB Jakarta, Rabu (7/6/2017). 

"Kami selalu dukung ini insiatif dari pemerintah masalah transparansi. Ini membantu juga untuk raih pembayaran pajak dari negara ini. Menurut saya kalo dari perbankan kita dukung lah program pemerintah ini," tambah dia.

Meski demikian, kata Iwan, pemerintah harus mengkaji kembali mengenai besaran uang saldo rekening yang harus dilaporkan ke Ditjen Pajak.

"Ya kalau dari segi ambang batas ini, Rp 200 juta itu tidak kecil juga lumayan besar ya. Kalau dilihat dari penduduk indonesia yang punya tabungan Rp 200 juta ke atas terbatas. Jadi itu ambang batas yang ditinjau kembali apa akan diturunkan untuk mulai ya cukup," kata dia. 

"Saya sih optimis ya dan juga dukung program ini untuk transparansi keuangan. Ini bagus, apalagi Kondisi dunia nggak stabil, ada terorisme, gimana kita bisa awasi pemindahan dana yang sifatnya ilegal?," pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Aturan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Untuk di dalam negeri, batas saldo yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak minimal Rp 200 juta. Batasan ini tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani, berlaku untuk semua wajib pajak pribadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Whats New
Penunjukkan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Penunjukkan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Whats New
Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Whats New
Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Whats New
PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Whats New
5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

Smartpreneur
Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Whats New
Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Whats New
Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Whats New
Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Whats New
BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun

BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun

Whats New
Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

BrandzView
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.