Asuransi dan Simpanan di Koperasi Minimal Rp 1 Miliar juga Wajib Dilaporkan

Kompas.com - 09/06/2017, 20:16 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk merevisi batas minimal pelaporan rekening ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Rp 200 juga menjadi Rp 1 miliar.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, batasan Rp 1 miliar itu tidak hanya berlaku untuk sektor perbankan saja.

"Apakah ini untuk perbankan saja? Tidak. Ini untuk semua lembaga jasa keuangan baik di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau non OJK," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Lembaga keuangan yang diwajibkan melaporkan pesertanya yang memilki nilai pertanggungan paling sedikit Rp 1 miliar ke Ditjen Pajak adalah lembaga asuransi.

Selain itu, perkoperasian juga memiliki kewajiban yang sama yakni melaporkan anggota koperasinya yang memilik saldo simpanan minimal Rp 1 miliar.

Sementara itu untuk sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi, Kemenkeu tidak mengatur batas minimalnya. Artinya berapapun saldonya, wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.

Sri Mulyani mengatakan, pelaporan informasi keuangan itu bukan berarti pemerintah akan memajaki lagi saldo rekening tersebut. Sebab bila saldo itu berasal dari penghasilan rutin maka pasti sudah dipotong Pajak Penghasilan (PPh).

"Ini bukan berarti kalau mereka saldo dilaporkan otomatis jadi obyek pajak. Karena kami kumpulkan data ini dalam rangka untuk perbaiki data basis pajak kita," ucap perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu resah dengan ketentuan itu. Apalagi yang wajib melaporkan informasi itu ke Ditjen Pajak adalah lembaga keuangannya, bukan masyarakat.

Ketentuan pelaporan informasi keuangan adalah ketentuan internasional dalam menyongsong era pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada 2018 mendatang.

Melalui pertukaran itu, Indonesia bisa mendapatkan secara otomatis informasi keuangan WNI yang sengaja menyembunyikan harta di luar negeri yang selama ini tidak terjamah pajak.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meneken Perppu Nomer 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini di keluarkan untuk memenuhi ketentuan internasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Whats New
Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Whats New
Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Whats New
Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Whats New
ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

Whats New
Susi Air Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Susi Air Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Whats New
Daftar Upah Minimum 2023 di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Daftar Upah Minimum 2023 di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Whats New
Indonesia Bujuk Jepang Buka Penempatan Pekerja Migran Sektor Pariwisata

Indonesia Bujuk Jepang Buka Penempatan Pekerja Migran Sektor Pariwisata

Work Smart
Joe Biden dan Ancaman terhadap Transisi Energi Indonesia

Joe Biden dan Ancaman terhadap Transisi Energi Indonesia

Whats New
Semakin Tertekan, IHSG Masuk ke Level Psikologis 6.700

Semakin Tertekan, IHSG Masuk ke Level Psikologis 6.700

Whats New
Siap-siap, Bulog Akan Impor Beras 200.000 Ton di Akhir Tahun

Siap-siap, Bulog Akan Impor Beras 200.000 Ton di Akhir Tahun

Whats New
Siap-siap, OJK Bakal Sisir Produk Saving Plan di Perusahaan Asuransi

Siap-siap, OJK Bakal Sisir Produk Saving Plan di Perusahaan Asuransi

Whats New
Melonjak Rp 15.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Melonjak Rp 15.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Earn Smart
Buwas Beberkan Kekeliruan Data Stok Beras dari Kementan

Buwas Beberkan Kekeliruan Data Stok Beras dari Kementan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.