Belajar dari Bawang Putih, Kementan Segera Atur Tata Niaga Kedelai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan akan membuat aturan baru terkait tata niaga komoditas impor yakni kedelai.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kejadian lonjakan harga yang tinggi akibat belum tersedianya aturan dari pemerintah seperti bawang putih beberapa waktu lalu, ditambah ketergantungan Indonesia terhadap komoditas tersebut melalui importasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat regulasi terkait tata niaga singkong maupun kedelai.

"Bukan saja rekomendasi singkong, tetapi bahkan kami sudah berpikir (aturan) kedelai ke depan, karena kami perkuat kedelai di 2018," papar Mentan Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Mentan menjelaskan, selain membuat aturan tata niaga kedelai pihaknya juga akan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan menyediakan lahan seluas 2 juta hingga 2,5 juta hektar.

"Kami buka kurang lebih 2 juta hektar. Bila perlu mungkin 2,5 juta hektar," papar Mentan.

Kendati demikian, Amran belum menjelaskan secara rinci terkait lokasi mana saja yang akan dijadikan sentra kedelai dan kapan aturan tata niaga kedelai diterbitkan.

Menurutnya, komoditas impor seperti kedelai saat ini belum diatur oleh pemerintah atau sepenuhnya diberikan kepada mekanisme pasar dan pelaku usaha.

Dengan demikian, dirinya merasa perlu aturan tersebut agar permainan harga atau fenomena lonjakan harga kedelai bisa diantisipasi oleh pemerintah.

"Mungkin kita butuhkan juga rekomendasi izin impor jangan bebas seperti sekarang ini, kedelai memang kami harus akui bahwa kami dulu tidak fokus, arah kebijakan pertanian kita target selesaikan satu persatu," kata Mentan.